Pintasan.co, Bandung – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Yod Mintaraga, menegaskan bahwa penanganan banjir di Jawa Barat membutuhkan kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Pernyataan tersebut disampaikan Yod sebagai tanggapan atas komentar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menolak disebut melakukan “one man show” jika Pemprov Jabar mengambil alih penanganan banjir di wilayah yang bukan kewenangannya dengan alasan kedaruratan.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antarwilayah. Gubernur harus berperan sebagai koordinator utama karena beliau adalah kepala wilayah,” ujar Yod, Selasa (11/11/2025).
Menurut Yod, dalam situasi darurat, langkah cepat pemerintah provinsi justru diperlukan untuk mempercepat respons dan sinkronisasi kebijakan. Ia menilai, pendekatan kolaboratif akan meminimalkan tumpang tindih program dan memperkuat efektivitas mitigasi bencana.
“Bukan soal menabrak kewenangan, tapi soal menyelamatkan masyarakat. Selama ada koordinasi dan komunikasi yang baik dengan kabupaten/kota, tindakan Pemprov tidak bisa dianggap sepihak,” tambahnya.
Yod juga mendorong agar setiap level pemerintahan di Jawa Barat memiliki peta rawan banjir yang terintegrasi, serta membangun sistem informasi kebencanaan terpadu agar langkah mitigasi dan penanganan di lapangan lebih cepat dan terukur.
