Pintasan.co, Jakarta – Komisi V DPR RI hari ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Senin (4/11/2024).
Rapat ini membahas Evaluasi pelaksanaan APBN TA 2024, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 dan Target pembangunan 3 juta rumah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat dan memberikan dampak ekonomi sosial yang signifikan.
Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menyampaikan sejumlah pandangan dan rekomendasi untuk memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Teguh, jika target 3 juta rumah ini berhasil dicapai, dampak positif akan sangat besar, terutama pada perputaran ekonomi yang luas.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampak ini tidak hanya akan membawa kebaikan, tetapi juga memiliki risiko lingkungan dan sosial yang perlu diperhatikan.
“Ada keterbatasan lahan yang kadang memaksa pembangunan di lokasi yang kurang ideal, seperti lahan tangkapan air, lahan produktif, dan kawasan lindung,” ungkap Teguh.
Ia memperingatkan agar pembangunan tidak dilakukan di lokasi-lokasi yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti risiko banjir di perkotaan.
Teguh juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam proses pembangunan. Ia berharap proyek ini tidak hanya fokus pada hasil akhir bagi masyarakat yang akan menempati rumah, tetapi juga memperhatikan manfaat selama proses konstruksi berlangsung.
“Saya berharap pembangunan besar ini bersifat inklusif, baik dalam pemilihan material, produsen bahan bangunan, hingga tenaga kerjanya.Harus ada keterlibatan masyarakat lokal dan produsen daerah, agar perputaran ekonomi selama proses konstruksi juga dinikmati masyarakat luas,” tegasnya.
Ia menyoroti pula disparitas kualitas tenaga kerja di daerah, terutama dibandingkan dengan tenaga kerja di Pulau Jawa.
Teguh mengusulkan agar pembangunan di daerah dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat setempat dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.
“Kualitas tenaga kerja di daerah harus ditingkatkan agar mereka juga dapat terlibat dalam proyek besar ini, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan tidak selalu bergantung pada tenaga kerja dari Jawa.”
Sebagai penutup, Teguh menekankan pentingnya pengembangan ekosistem di kawasan permukiman, tidak hanya fokus pada penyediaan rumah.
“Kami berharap Kementerian tidak hanya fokus pada perumahan, tetapi juga memikirkan ekosistem pendukungnya, seperti fasilitas umum dan layanan sosial yang akan menunjang kehidupan warga di kawasan permukiman tersebut,” kata Teguh.
Ia menegaskan pentingnya fasilitas umum yang lengkap agar perumahan yang dibangun tidak berakhir kosong atau tidak ditempati dan tidak menimbulkan masalah baru di masa depan.
Rapat kerja ini menjadi langkah penting untuk merumuskan kebijakan yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.
Komisi V berharap agar pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berimbang demi kesejahteraan masyarakat.
