Pintasan.co, Semarang – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 resmi disetujui dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Semarang pada Selasa sore (5/8/2025).
Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menjelaskan bahwa struktur APBD perubahan tersebut mencakup pendapatan sebesar Rp24,57 triliun dan belanja daerah sebesar Rp25,15 triliun.
Adapun defisit sebesar Rp577 miliar akan ditutupi melalui pembiayaan dengan jumlah yang sama.
Ia menambahkan, alokasi anggaran ini diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, dan sektor kesehatan.
“RTLH kita gelontorkan, baik anggaran dari pusat maupun daerah. Termasuk nanti provinsi dan kabupaten/kota akan menganggarkan,” tuturnya.
Ia mengatakan APBD Perubahan yang diajukan Pemerintah Provinsi terdapat tambahan dan pergeseran. APBD perubahan difokuskan untuk infrastruktur.
“Intinya fokus pada infrastruktur menuju ketahanan pangan,” ujarnya.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi mengatakan anggaran perubahan yang telah disetujui dikirimkan ke Mendagri agar segera dicairkan. Anggaran tersebut difokuskan untuk layanan dasar dan peningkatan infrastruktur.
“Fokusnya tetap terkait layanan dasar, kemudian peningkatan terkait infrastruktur, kemudian stabilitas investasi dan terakhir menciptakan masyarakat di Jawa Tengah lebih sejahtera,” ujarnya.
Luthfi dalam pernyataan penutupnya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas persetujuan serta penandatanganan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2025.
APBD perubahan itu mendukung program-program pemerintah, dalam hal ini yang telah disetujui oleh anggota dewan.
“Secara tidak langsung ini akan mendorong visi kami dalam rangka mendorong Jawa Tengah Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Dari visi inilah nanti akan dijabarkan pada rencana kegiatan yang sudah dilakukan,” tuturnya.
Luthfi menegaskan bahwa layanan dasar, sangat penting sekali karena outputnya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Sebab masih masyarakat yang harus dientaskan kemiskinan.
“Di antaranya miskin ekstrem mulai P1, P2, dan P3 menjadi kerja-kerja kolaboratif dari pihak provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk collaborative government dengan seluruh stakeholder yang ada, CSR, wirausaha, maupun kementerian terkait dan lain sebagainya,” tuturnya.
Menurutnya, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2025 mengalami penurunan. Sebelumnya tercatat sebesar 9,58 persen, kini turun sebesar 0,10 persen menjadi 9,48 persen. Ia menambahkan, jika upaya penanggulangan dilakukan secara lebih terstruktur, maka penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung lebih signifikan.
“Kita ada team work (kerja tim) untuk mengeroyok terkait dengan kemiskinan ekstrem di tempat kita. Jika di satu rumah itu ada RTLH, maka di dalamnya pasti ada bantuan sosial, ada terkait anak busung lapar atau putus sekolah, kesehatan kurang, dan layanan lain. Ini yang harus dikeroyok bersama,” ujarnya.
Mengenai infrastruktur, Ahmad Luthfi menganggap penting sebagai landasan pembangunan ke depan. Infrastruktur ini lebih fokus terkait dengan swasembada pangan.
“Eksplorasi infrastruktur swasembada pangan perlu dilakukan sehingga Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional dapat dicapai apabila infrastruktur terpenuhi,” tuturnya.
