Pintasan.co, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada Selasa (23/9/2025). Anggaran sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi prioritas terbesar.
Dalam APBN 2026, anggaran untuk pendidikan naik menjadi Rp757,8 triliun dari sebelumnya Rp690 triliun. Akan tetapi, sebesar Rp223 triliun dari dana tersebut disedot untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Angka untuk MBG sangat jauh lebih banyak dari alokasi untuk program beasiswa anak-anak sekolah hingga kuliah yang hanya mencapai Rp 57,7 triliun. Anggaran yang disedot MBG juga jauh lebih tinggi dari alokasi untuk guru non-PNS, ASN daerah, dan dosen non-PNS yang hanya Rp 91,4 triliun.
Dilansir dari laman Indonesia.go.id, anggaran untuk Badan Gizi Nasional yang mengelola MBG berasal dari tiga sektor, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah rinciannya.
Sumber Anggaran MBG
- Sektor pendidikan: Rp 223 triliun (83,4 persen)
- Sektor kesehatan: Rp 24,7 triliun (9,2 persen)
- Sektor ekonomi: Rp 19,7 triliun (7,4 persen)
Alokasi Pembelanjaan
- Belanja barang termasuk pengadaan makanan bergizi: Rp 261 triliun (97,7 persen)
- Belanja pegawai: Rp 3,8 triliun (1,4 persen)
- Belanja modal: sekitar Rp 3 triliun (0,9 persen)
“Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp 3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp 3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp 3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp 700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp 3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran, termasuk pelatihan tenaga gizi,” ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dilansir dari Indonesia.go.id.
Purbaya, Menteri Keuangan, menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Prabowo bahwa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap penyerapan anggaran yang belum optimal, khususnya di kementerian atau lembaga yang memiliki anggaran cukup besar.
“Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” ujar Purbaya Menteri Keuangan (Menkeu), di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (16/9/2025) lalu.
bahkan, kata dia, akan mengecek sampai Oktober mendatang. Jika penyerapan belum optimal, maka anggaran akan dialokasikan untuk program lain yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat. “Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur,” ucapnya.
Menanggapi rencana Menteri Keuangan, Kepala BGN justru tidak khawatir. Dia yakin penyerapan anggaran program MBG akan segera selesai. “Saya nggak khawatir terkait dengan itu karena penyerapan kita, insya Allah, akan selesai, apalagi Rp 71 triliun tahun ini pasti terserap,” ujar Dadan dilansir dari detikNews, Selasa (23/9/2025).
Bahkan, Dadan mengakui, masih ada Rp 9,1 triliun anggaran yang belum digunakan. Di sisi lain, Makan Bergizi Gratis (MBG) diprediksi membutuhkan tambahan anggaran Rp 50 triliun.
“Meskipun ada Rp 9,1 triliun masih dibintangi, belum bisa kita pakai, dan itu masih dalam proses membuka bintang. Namun kita memprediksi akan butuh tambahan Rp 50 triliun. Pak Presiden sudah membuat standby Rp 100 triliun, jadi kami tidak risau yang begitu-begitu karena kami tahu apa yang harus kami lakukan,” ucapnya.
