Pintasan.co, Jakarta – Kementerian Pertahanan Taiwan pada Kamis, 18 Desember 2025 mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tengah melanjutkan proses penjualan paket persenjataan kepada Taiwan dengan nilai mencapai USD 11,1 miliar atau sekitar Rp 185,45 triliun.

Paket tersebut disebut sebagai penawaran penjualan senjata terbesar yang pernah diajukan Washington kepada Taiwan, wilayah yang oleh Tiongkok diklaim sebagai bagian dari kedaulatannya.

Pengumuman ini menjadi yang kedua terkait penjualan senjata ke Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini, di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik Beijing terhadap Taipei.

Pemerintah Taiwan sendiri terus menegaskan penolakannya atas klaim kedaulatan Tiongkok.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Pertahanan Taiwan menyampaikan bahwa paket tersebut mencakup delapan jenis alutsista, antara lain sistem roket HIMARS, howitzer, rudal antitank, wahana udara nirawak, serta suku cadang untuk berbagai perlengkapan militer lainnya.

Amerika Serikat, menurut kementerian tersebut, terus membantu Taiwan dalam menjaga kemampuan pertahanan diri yang memadai serta membangun daya tangkal secara cepat dengan memanfaatkan keunggulan strategi perang asimetris.

Langkah ini dinilai menjadi fondasi penting bagi terjaganya perdamaian dan stabilitas kawasan, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 18 Desember 2025.

Disebutkan pula bahwa paket penjualan senjata itu kini telah memasuki tahap pemberitahuan kepada Kongres AS.

Pada fase ini, Kongres memiliki kewenangan untuk memblokir atau mengubah rencana penjualan.

Namun demikian, Taiwan diketahui memperoleh dukungan luas lintas partai di lembaga legislatif AS.

Sejalan dengan dorongan dari Washington, Taiwan dalam beberapa tahun terakhir berupaya mentransformasi kekuatan militernya agar mampu menerapkan strategi perang asimetris.

Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan persenjataan yang lebih kecil, mobile, dan relatif murah, namun tetap efektif secara taktis, seperti penggunaan drone.

Baca Juga :  Komdigi Klarifikasi Wacana Aturan HP Bekas: Bukan Balik Nama, Tapi Perlindungan IMEI

Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana penjualan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga belum menyampaikan tanggapan.

Pengumuman ini muncul setelah Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, melakukan kunjungan tanpa pengumuman ke kawasan Washington pada pekan lalu untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Amerika Serikat.

Informasi tersebut disampaikan oleh dua sumber yang mengetahui kunjungan tersebut kepada Reuters dengan syarat anonim.

Secara resmi, Amerika Serikat menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Namun, Washington tetap menjaga hubungan tidak resmi dengan Taiwan dan menjadi pemasok utama persenjataan bagi pulau tersebut.

Berdasarkan undang-undang AS, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri, meski penjualan senjata ini kerap memicu ketegangan dengan Beijing.

Gaya kepemimpinan Presiden Trump yang dikenal mengedepankan kesepakatan, serta rencana pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping tahun depan, sempat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi melemahnya dukungan AS terhadap Taiwan.

Meski begitu, para pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington justru berencana meningkatkan penjualan senjata ke Taipei hingga melampaui tingkat pada masa jabatan pertama Trump, sebagai bagian dari upaya menahan pengaruh Tiongkok.

Dalam strategi keamanan nasional pemerintahan Trump yang dirilis awal bulan ini, Amerika Serikat menegaskan tujuan untuk mencegah konflik terkait Taiwan dengan mempertahankan keunggulan militer atas Tiongkok di kawasan. Pernyataan tersebut disambut positif oleh Taiwan.

Dokumen strategi itu juga menekankan pentingnya posisi strategis Taiwan yang memisahkan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara menjadi dua kawasan operasi yang berbeda.

Sementara itu, Tiongkok tetap memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, pandangan yang secara tegas ditolak oleh pemerintah Taiwan