Pintasan.co, Jakarta – Amerika Serikat mengumumkan akan mencabut sebagian sanksi langsung terhadap Suriah, memungkinkan masuknya investasi baru dan keterlibatan sektor swasta, sebagai bagian dari upaya untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi negara tersebut.
Langkah ini diumumkan pada Jumat (23/5) dan akan memungkinkan Departemen Keuangan serta Departemen Luar Negeri AS untuk menerbitkan otorisasi yang mendukung kerja sama ekonomi baru dengan Suriah.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyatakan bahwa langkah ini diharapkan membantu Suriah melangkah menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan stabil.
Dalam kunjungan ke Timur Tengah sebelumnya, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa AS akan mengakhiri sanksi yang disebutnya “brutal dan melumpuhkan” sebagai bentuk dukungan bagi masa depan Suriah. Ia menyebut keputusan ini sebagai kesempatan bagi Suriah untuk menjadi “negara yang hebat.”
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) mengumumkan penerbitan lisensi umum yang mengizinkan transaksi sebelumnya dilarang berdasarkan Peraturan Sanksi Suriah. Ini berarti pembatasan ekonomi terhadap Suriah secara efektif mulai dicabut.
Lisensi ini mencakup izin untuk investasi baru dan berbagai aktivitas ekonomi sektor swasta di Suriah.
Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan pengecualian dari Undang-Undang Caesar, yang selama ini menekan rezim Bashar al-Assad karena pelanggaran HAM.
Kebijakan baru ini juga disertai persyaratan agar pemerintah Suriah menjamin tidak menjadi tempat aman bagi kelompok teroris dan menjamin perlindungan bagi kelompok minoritas agama dan etnis di dalam negeri.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengonfirmasi bahwa sanksi wajib dalam Undang-Undang Caesar akan ditangguhkan selama 180 hari.
Tujuannya adalah mendorong investasi internasional demi stabilitas, rekonstruksi, dan pemulihan layanan dasar di Suriah, termasuk listrik, air bersih, energi, dan sanitasi.
Rubio menegaskan bahwa ini merupakan langkah awal dalam membangun hubungan baru antara Washington dan Damaskus, seraya menekankan bahwa keberlanjutan bantuan AS bergantung pada keseriusan pemerintah Suriah dalam memenuhi tuntutan reformasi dan perdamaian.
“Presiden (Trump) telah menjelaskan harapannya bahwa bantuan akan diikuti oleh tindakan cepat oleh pemerintah Suriah pada prioritas kebijakan yang penting,” tutup Rubio.
