Pintasan.co – Amerika Serikat tengah mengevaluasi langkah strategis untuk memperkuat kapabilitas nuklirnya setelah berakhirnya perjanjian pengendalian senjata New START dengan Rusia.
Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut sedang membuka opsi perluasan armada nuklir, termasuk kemungkinan mengaktifkan kembali uji coba senjata nuklir bawah tanah yang selama ini dihentikan.
Sejumlah pejabat tinggi di Washington mengungkapkan bahwa pemerintah AS kini mengkaji berbagai skenario penempatan tambahan persenjataan nuklir, sekaligus mempersiapkan opsi dimulainya kembali uji coba nuklir sebagai bagian dari penguatan postur pertahanan strategis negara tersebut.
Kebijakan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan AS selama beberapa dekade terakhir yang cenderung membatasi dan menurunkan jumlah hulu ledak nuklir aktif. Berakhirnya New START pada 5 Februari 2026 membuat AS dan Rusia tidak lagi terikat pada pembatasan jumlah hulu ledak strategis yang sebelumnya dibatasi maksimal 1.550 unit per negara.
Presiden Trump memilih tidak melanjutkan perpanjangan informal yang diusulkan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebagai gantinya, Trump mendorong perundingan perjanjian baru yang dinilai lebih relevan dengan dinamika geopolitik saat ini. Ia menilai kerangka kerja New START sudah tidak lagi mencerminkan kebutuhan keamanan modern.
Dalam forum perlucutan senjata di Jenewa, Wakil Menteri Luar Negeri AS yang menangani isu pengendalian senjata dan keamanan internasional, Thomas DiNanno, menyatakan bahwa New START selama ini dinilai membatasi ruang gerak AS secara tidak seimbang. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, Washington menganggap dirinya kini memiliki keleluasaan untuk memperkuat kapasitas nuklir nasional.
Beberapa opsi teknis yang tengah dikaji antara lain optimalisasi kapasitas persenjataan nuklir yang sudah ada, termasuk mengaktifkan kembali hulu ledak yang selama ini disimpan sebagai cadangan. Selain itu, Angkatan Laut AS juga mempertimbangkan pengoperasian kembali tabung peluncur rudal balistik di kapal selam kelas Ohio yang sebelumnya dibatasi oleh ketentuan perjanjian internasional.
Sejumlah analis menilai kebijakan ini merupakan bagian dari strategi tekanan diplomatik terhadap Rusia dan China agar bersedia terlibat dalam perundingan pengendalian senjata nuklir yang baru. Namun, tidak sedikit pula pengamat keamanan global yang mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi mempercepat eskalasi militer dan memicu perlombaan senjata nuklir di tingkat internasional.
