Pintasan.co, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan rencana pelaksanaan dimulai pada Januari 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk mendukung perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, yang diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya di acara Gebyar Pelayanan Prima Kemenpan RB di Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2024, Anas menegaskan pentingnya mempersiapkan skema pemindahan ASN dengan cermat.
“Kita segera akan menyiapkan skema dan pemberangkatan ASN, termasuk insentif yang akan diberikan kepada mereka yang akan pindah,” jelasnya.
Kemenpan RB saat ini sedang merumuskan berbagai detail teknis yang diperlukan untuk memfasilitasi proses pemindahan ini, termasuk pengaturan data ASN dan penyediaan fasilitas hunian yang layak.
Perintah untuk memindahkan ASN ke IKN ini datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurut Anas, perintah tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Senin malam, 7 Oktober 2024.
“Awalnya, rencana pemindahan ASN dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan September, tetapi kemudian diundur ke Oktober. Namun, kami diminta untuk memastikan bahwa semua ekosistem di IKN siap sebelum proses pemindahan dilakukan,” ungkap Anas.
Anas juga menjelaskan bahwa saat ini Kemenpan RB telah mempersiapkan lebih dari 500 unit apartemen yang telah selesai dibangun untuk hunian ASN di IKN. Meskipun demikian, ia mencatat bahwa ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.
“Infrastruktur di IKN sudah siap, tetapi kami masih perlu memastikan bahwa akses jalan dan fasilitas lain berfungsi dengan baik. Beberapa akses jalan masih berdebu dan perlu dituntaskan untuk memastikan kenyamanan ASN yang akan pindah,” ujarnya.
Selain masalah infrastruktur, Anas menyoroti pentingnya penyelesaian sistem digital yang mendukung operasional pemerintahan di IKN.
“Kami ingin memastikan bahwa semua sistem digital dapat berfungsi dengan baik saat ASN mulai pindah. Ini termasuk data dan informasi yang harus akurat dan siap digunakan,” tambahnya.
Kemenpan RB juga menyadari bahwa pemindahan ASN ke IKN bukan hanya soal perpindahan fisik, tetapi juga soal menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Oleh karena itu, berbagai insentif akan diberikan untuk menarik minat ASN agar bersedia pindah ke IKN. Insentif ini diharapkan dapat mencakup berbagai bentuk dukungan, mulai dari tunjangan pindah hingga fasilitas tambahan yang mendukung kehidupan sehari-hari di IKN.
Dalam penjelasannya, Anas juga menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke IKN mungkin akan diputuskan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, Kemenpan RB telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan bahwa proses pemindahan ini dapat berjalan dengan lancar, terlepas dari perubahan dalam kepemimpinan.
Dengan semua persiapan yang tengah dilakukan, pemerintah berharap bahwa pemindahan ASN ke IKN dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif bagi pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan yang baru.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur yang lebih merata di seluruh Indonesia.
Sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah lainnya dan masyarakat, untuk memastikan bahwa proses pemindahan ini tidak hanya menguntungkan ASN, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN.
Dengan visi jangka panjang untuk menciptakan Ibu Kota yang modern dan terintegrasi, pemindahan ASN ke IKN diharapkan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia.
