Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memahami arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Rakyat tahu bahwa saat ini Presiden Prabowo banyak meluncurkan program-program pro-rakyat, seperti program makanan bergizi, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta berbagai inisiatif di sektor pangan dan energi,” ujar Bahlil usai berziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Sebagai contoh, lanjutnya, di sektor energi, pemerintah memberikan izin operasional bagi 45.000 sumur minyak rakyat yang telah beroperasi sejak masa awal kemerdekaan namun belum memiliki dasar hukum yang jelas.

“Selama ini tidak ada regulasi yang memungkinkan mereka mendapatkan izin, dan kini pemerintah telah memberikan legalitasnya,” jelas Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menambahkan, usaha tambang rakyat berskala kecil selama ini kurang mendapat perhatian.

Namun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, mereka kini memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.

“UMKM di bidang tambang yang sebelumnya tidak pernah menjadi prioritas dalam pemberian izin, sekarang sudah kami berikan,” tambahnya.

Bahlil menjelaskan, kebijakan ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat.

Pemberian izin bagi tambang rakyat, menurutnya, menjadi bentuk nyata pemerataan ekonomi dan distribusi hasil sumber daya alam.

Ia juga menilai bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah selama setahun terakhir telah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Hasil survei menunjukkan kinerja pemerintah cukup diapresiasi. Tentu dalam perjalanan satu tahun ini ada kelebihan dan kekurangan, tapi secara umum masyarakat melihat arah yang positif,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bahlil: Minta Fraksi Golkar Tidak Kritisi yang Sudah Diputuskan Presiden