Pintasan.co, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengakui bahwa kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi berdampak pada terhambatnya ekspansi sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia.
Hal itu disampaikan Todotua usai mengadakan pertemuan dengan perwakilan beberapa perusahaan besar seperti Shell, BP-AKR, ExxonMobil, serta pihak terkait lainnya di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
“Memang ada pengaruh terhadap rencana ekspansi. Namun ini soal perencanaan jangka panjang dan pendek. Saya yakin perusahaan seperti Shell dan BP memiliki pandangan bisnis jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Todotua, meski situasi pasokan BBM saat ini cukup menantang, industri energi di Indonesia telah memiliki pengalaman panjang menghadapi dinamika serupa.
Ia optimistis, selama pemerintah dapat memberikan kepastian kebijakan, investor tidak akan kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi.
Ia juga menuturkan bahwa Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, telah memberikan penjelasan langsung kepada para pelaku usaha SPBU swasta dalam pertemuan tersebut.
Penjelasan itu diharapkan memberikan kejelasan arah kebijakan impor BBM dan strategi penyediaannya untuk tahun 2026.
“Yang paling penting bagi investor adalah kepastian kebijakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi baru agar kondisi tahun depan bisa lebih baik,” tambahnya.
Sebelumnya, dua pemain besar di bisnis ritel BBM, Shell Indonesia dan BP-AKR, mengeluhkan kebijakan pembatasan kuota impor dari Kementerian ESDM yang hanya memperbolehkan tambahan sebesar 10 persen di atas realisasi penjualan tahun lalu.
Kebijakan itu dinilai tidak sebanding dengan meningkatnya permintaan, sehingga membuat stok BBM jenis bensin menipis.
President Director Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkapkan bahwa sejak Agustus 2025, sekitar 200 SPBU Shell di Pulau Jawa mengalami kekosongan stok bensin dan hanya memiliki pasokan solar.
“Saat ini hanya sekitar lima SPBU yang masih memiliki bensin, dan kemungkinan besok juga sudah habis. Kondisi ini benar-benar kritis,” kata Ingrid saat rapat dengan Komisi VII DPR pada 1 Oktober 2025.
Ingrid menjelaskan, Shell telah mengajukan permohonan penambahan kuota impor sejak Juni 2025, namun mendapat balasan dari Wamen ESDM pada 17 Juli 2025 bahwa kuota hanya bisa dinaikkan maksimal 110 persen dari realisasi tahun 2024.
Hal serupa diungkapkan Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, yang menilai pembatasan kuota membuat rencana perluasan jaringan SPBU mereka harus ditunda.
“Kami berencana menambah 10 SPBU baru tahun ini, namun dengan pembatasan 110 persen, tentu tidak cukup. Bahkan target kami membuka 250 SPBU hingga 2030 kini harus dievaluasi kembali,” jelasnya.
Todotua menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari solusi agar persoalan kelangkaan BBM non-subsidi tidak menghambat investasi dan ekspansi sektor energi swasta di Tanah Air.
