Pintasan.co, Jakarta – Empat kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yakni Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, mengalami bencana beruntun akibat cuaca ekstrem pada Senin (24/11) dan Selasa (25/11).
Bencana tersebut mencakup banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor yang menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menanggapi rangkaian bencana tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengambil langkah penanganan darurat di wilayah terdampak.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan tim khusus yang dipimpin Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk berkoordinasi dengan BPBD, TNI-Polri, serta pemerintah daerah.
“Kita sangat prihatin karena bencana terjadi hampir bersamaan di beberapa daerah. Tim BNPB sudah dikerahkan melalui Bandara Silangit, Tapanuli Utara, untuk melakukan penanganan awal,” ujar Suharyanto usai agenda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu (26/11).
Selain melakukan koordinasi dan pendataan, tim BNPB turut membawa bantuan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak.
“Tim tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga menyalurkan kebutuhan mendesak masyarakat, serta bekerja bersama BPBD, TNI-Polri, dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Suharyanto menjelaskan bahwa salah satu prioritas adalah membuka jalur transportasi yang terputus akibat longsor.
Beberapa ruas jalan yang menghubungkan Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan disebutkan dalam kondisi tidak bisa dilalui.
“Pembukaan akses ini ditargetkan selesai dalam satu hingga dua hari,” jelasnya.
Dukungan Udara dan Operasi Modifikasi Cuaca
Lebih lanjut, Suharyanto direncanakan berangkat ke Sibolga pada Kamis (27/11) untuk memantau langsung kondisi lapangan.
BNPB juga akan mengerahkan dua pesawat untuk mendukung penanganan darurat: helikopter airbus untuk evakuasi dan pesawat caravan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC).
“Kami akan kirim helikopter berukuran besar untuk membantu mobilisasi dan evakuasi, serta pesawat fixed-wing untuk menjalankan OMC,” terangnya.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah pusat dalam memastikan keselamatan warga.
Suharyanto menegaskan bahwa langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan terus melaporkan perkembangan di lapangan. Presiden memonitor secara intens karena keselamatan masyarakat adalah prioritas,” tutupnya.
