Pintasan.co, Jakarta – Para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota BRICS berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, untuk membahas sejumlah isu krusial di panggung global.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono.
Dalam forum tersebut, 11 negara anggota BRICS menyuarakan pentingnya memperkuat kerja sama di tengah ketegangan global, mulai dari konflik di Ukraina dan Gaza hingga perang dagang yang dipicu kebijakan tarif tinggi oleh Presiden AS, Donald Trump.
Beberapa negara BRICS, terutama China, bahkan dikenai tarif hingga 245 persen oleh Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Brasil, Mauro Vieira, menegaskan pentingnya jalur diplomatik sebagai solusi atas berbagai konflik internasional.
“Kami mengedepankan diplomasi dibanding konfrontasi, serta kerja sama menggantikan pendekatan sepihak,” ujarnya, dikutip dari AFP, Selasa (29/4/2025).
Vieira juga menyoroti dampak kemanusiaan dari perang di Ukraina yang menurutnya memerlukan penyelesaian diplomatik yang segera.
Meskipun demikian, BRICS tidak secara langsung mengecam Rusia, salah satu negara pendiri organisasi, dan Menlu Rusia Sergei Lavrov juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Di samping itu, situasi di Gaza juga menjadi perhatian utama.
Vieira mengecam serangan berkelanjutan Israel dan hambatan terhadap penyaluran bantuan kemanusiaan, seraya menyerukan penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Pembahasan lain yang mencuat adalah mengenai masa depan transaksi keuangan BRICS. Setelah wacana penggunaan mata uang selain dolar AS muncul tahun lalu, mantan Presiden Trump merespons dengan ancaman tarif 100 persen.
Menlu Lavrov menyatakan bahwa BRICS memang berniat memperluas penggunaan mata uang nasional antar anggotanya, meski pembentukan mata uang bersama masih terlalu dini untuk direalisasikan.
Posisi Indonesia di BRICS
Sebagai anggota baru BRICS sejak awal 2025, Indonesia menyampaikan pandangannya secara tegas dalam forum tersebut.
Menlu Sugiono mendorong peran aktif BRICS dalam menjaga perdamaian dunia serta menegakkan norma-norma hukum internasional secara konsisten.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan tanpa standar ganda. Tidak boleh ada satu pihak pun yang kebal hukum,” tegas Sugiono.
Ia menyebut tragedi di Gaza sebagai cerminan kegagalan komunitas internasional dalam melindungi hukum humaniter.
Sugiono juga mengangkat pentingnya reformasi sistem global.
Ia menyoroti perlunya menjadikan multilateralisme lebih inklusif dan transparan, serta mendesak reformasi lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan global agar lebih mencerminkan kepentingan negara berkembang.
Sebagai wujud konkret komitmen Indonesia, Sugiono mengumumkan keikutsertaan Indonesia dalam New Development Bank milik BRICS guna memperluas akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara di kawasan Selatan Global (Global South).
