Pintasan.co, Jawa Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kritik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat aset daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Muhamad Romli kritik Pemprov Jabar lemah dalam pengelolaan aset daerah.
Hal demikian dilontarkan usai Pemprov Jabar dinyatakan kalah dalam perkara sengketa SMAN 1 Bandung.
“Ini bagian dari pada evaluasi menyeluruh terhadap aset kita. Artinya ternyata orang lain memiliki data pencatatan yang lebih otentik dibanding pemerintah provinsi. Itu artinya kelemahan pengelolaan aset,” kata Romli, Sabtu 19 April 2025.
Romli berharap agar Pemrpov Jabar terus mengupayakan melawan putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).
“Kemudian di sisi hukum maka harus melakukan banding terhadap putusan itu. Karena bagaimanapun itu kan sudah menjadi penilaian publik bahwa itu pasti milik Pemprov Jabar,” ungkapnya.
Anggota Fraksi PPP ini pun meminta agar Pemprov Jabar memberikan perhatian yang serius terutama soal aset pendidikan.
“Iya tapi tidak semuanya memang. Misalkan soal aset pendidikan dengan kasus ini maka dilihat seluruh sekolah yang ada apakah sudah bersertifikat, belum lagi bina marga soal aset jalan. Jadi harus jadi evaluasi dan aset harus kuat,” tandasnya.
