Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menindaklanjuti kasus keracunan yang terjadi dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya minta BGN benar-benar menyelesaikan masalah-masalah nyata yang muncul. Kita tunggu hasilnya,” ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat, ia menekankan bahwa setiap insiden keracunan harus dijadikan bahan evaluasi agar sistem pelaksanaan program bisa diperbaiki ke depan.
“Semua kejadian, baik yang terkait keracunan maupun lambannya sistem, harus menjadi bahan pembenahan,” tegasnya.
Terkait isu penghentian program MBG, Cak Imin menegaskan tidak ada rencana penyetopan.
Ia juga memastikan DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus serupa terulang.
“Tidak ada rencana penghentian. DPR pasti akan melakukan evaluasi agar sistem berjalan lebih baik dan tidak ada lagi keracunan,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan SOP baru di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Cak Imin mengaku hal itu berada di luar kewenangannya.
Namun, ia menegaskan pemerintah tetap mendukung upaya perbaikan sistem pelaksanaan program.
“Kalau soal SOP itu bukan ranah saya, tapi yang jelas kita semua mendukung agar masalah ini cepat diatasi,” katanya.
Terkait pengelolaan MBG di daerah yang diserahkan kepada sekolah, Cak Imin menyebut hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
Sebelumnya, program MBG kembali menuai sorotan setelah kasus keracunan dilaporkan di berbagai daerah.
Berdasarkan data BGN per 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan terjadi sejak awal tahun, dengan jumlah terbanyak di Pulau Jawa.
Dari total kasus tersebut, Wilayah I mencatat 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III mencapai 824 kasus.
“Secara keseluruhan, ada 4.711 porsi makan yang menyebabkan gangguan kesehatan,” ungkap Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).
