Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, membagikan pengalaman menarik saat berdiskusi dengan salah satu ketua umum partai lain.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa partai tersebut mengalokasikan hingga Rp20 miliar untuk mendukung satu calon legislatif (caleg).
“Saya ketemu sahabat saya, ketua umum partai lain. Dia cerita, satu caleg subsidinya Rp20 miliar. Saya bilang, kalau itu diserahkan ke kader PKB, satu orang Rp20 miliar minimal jadi tiga kursi bagi kader PKB,” ujar Cak Imin dalam sambutannya di acara Musyawarah Nasional (Munas) V Sayap Kanan Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Sabtu (30/11/2024).
Menurut Cak Imin, cerita tersebut menggambarkan keunggulan PKB dalam efisiensi dan kekuatan kader, termasuk tokoh perempuan yang mandiri dan strategis.
Ia juga mengajak kader PKB untuk terus menjaga militansi dan semangat ideologi dalam menghadapi tantangan demokrasi.
Diskusi Pemberdayaan Perempuan di Munas V
Acara Munas yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045” menghadirkan sejumlah tokoh.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPA), Veronica Tan, mengungkapkan bahwa banyaknya kasus pelecehan seksual, kekerasan, dan perdagangan manusia menjadi perhatian serius kementeriannya.
“Kami sedang mencari akar masalah dari banyak laporan kasus. Salah satu solusinya adalah pemberdayaan ekonomi perempuan,” kata Veronica. Ia menambahkan, kemandirian ekonomi perempuan dapat menjadi fondasi penting untuk melawan ketidaksetaraan gender.
Aktor dan seniman Chiki Fawzi juga menyoroti pentingnya aksi nyata dari perempuan untuk melawan kekerasan.
“Perempuan harus berdaya, punya keterampilan, dan berani bersuara,” ujarnya.
Sorotan Kewenangan dan Tantangan Budaya
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menyoroti keterbatasan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam memberdayakan perempuan.
“Pemberdayaan ekonomi ada di kementerian UMKM, bukan di Kemen PPPA,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan untuk mendukung sesama perempuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa budaya dan tafsir agama sering kali menjadi hambatan kesetaraan gender. “Kita perlu melibatkan pemuka agama agar isu ini lebih diterima masyarakat,” pungkas Nihayatul.
Munas V Perempuan Bangsa ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran perempuan dalam politik, ekonomi, dan sosial menuju Indonesia Emas 2045.
