Pintasan.co, Jakarta – Dengan waktu tersisa lima tahun menuju target 2030, laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) secara global masih jauh dari harapan.
Berdasarkan SDG Report 2025, dari 17 tujuan SDGs yang ditetapkan sejak 2015, hanya sekitar 18 persen yang berada di jalur pencapaian. Sebagian besar target bergerak lambat, bahkan sejumlah indikator menunjukkan kemunduran.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyebut kondisi tersebut sebagai darurat pembangunan global.
Meski demikian, ia menegaskan laporan SDGs tidak hanya memotret situasi saat ini, tetapi juga menjadi panduan arah untuk kembali pada jalur kemajuan.
Menurutnya, pencapaian SDGs masih memungkinkan jika seluruh negara bertindak secara kolektif dengan komitmen politik yang kuat.
Lambannya capaian global dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketegangan geopolitik, tekanan ekonomi pascapandemi, hingga dampak krisis iklim.
Laporan tersebut mencatat hanya 35 persen target yang mengalami kemajuan moderat, hampir separuh bergerak sangat lambat, dan sekitar 18 persen justru mengalami kemunduran.
Di tengah kondisi global yang menantang, Indonesia justru mencatatkan kinerja positif. Berdasarkan Voluntary National Review (VNR), Indonesia telah mencapai 62 persen target SDGs.
Dari 244 indikator yang dinilai, sebanyak 152 indikator berhasil terpenuhi. Capaian ini mencerminkan kuatnya komitmen kebijakan, penguatan regulasi, serta integrasi agenda pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan nasional.
Dalam Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, menyampaikan bahwa capaian Indonesia menunjukkan peran kepemimpinan dalam implementasi SDGs di tingkat global.
Ia menegaskan bahwa secara global hanya sekitar 18 persen target SDGs yang berada di jalur tepat, sementara di kawasan Asia-Pasifik angkanya berkisar 17–18 persen.
Indonesia sendiri mencatat peningkatan capaian dari 61,4 persen pada tahun sebelumnya menjadi 62 persen.
Selain itu, sekitar 14 persen indikator menunjukkan tren positif dan berpotensi tercapai, meskipun 24 persen indikator masih membutuhkan perhatian khusus.
Sebanyak 40 indikator lainnya belum memiliki data terkini sehingga memerlukan penguatan sistem pendataan.
Teguh menjelaskan bahwa keberhasilan Indonesia didorong oleh tiga faktor utama, yakni penurunan tingkat kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan sektor kesehatan.
Sejumlah kebijakan menjadi fondasi capaian tersebut, antara lain keberadaan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbarui menjadi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, serta penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025–2030 yang menekankan inovasi pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, target SDGs telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, BUMN, lembaga filantropi, hingga masyarakat sipil. Salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah pembentukan Indonesia SDGs Center Network (ISCN).
Dalam forum High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2025, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dan memimpin kerja sama global dalam pencapaian SDGs.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan ketahanan pangan.
Dengan capaian yang jauh melampaui rata-rata global, Indonesia dinilai memiliki potensi kuat menjadi model kepemimpinan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat regional maupun global.
