Pintasan.co, Jakarta Pemerintah China akhirnya memberikan tanggapan terkait isu utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan bahwa dalam dua tahun beroperasi, kereta cepat Jakarta–Bandung telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, melayani lebih dari 11,71 juta penumpang.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran Whoosh memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar jalur kereta.

Guo menjelaskan bahwa pemerintah kedua negara terus menjaga koordinasi erat untuk memastikan operasional kereta cepat berjalan stabil dan aman.

Meski tidak memberikan jawaban langsung soal penyelesaian utang proyek, China menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam memastikan keberlanjutan dan pengembangan proyek tersebut.

“Dalam menilai proyek seperti ini, tidak hanya angka keuangan yang harus diperhatikan, tetapi juga manfaat publik dan dampak sosial-ekonominya. China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan pengoperasian kereta cepat Jakarta–Bandung berjalan berkualitas tinggi dan memberi manfaat lebih luas bagi pembangunan ekonomi serta konektivitas kawasan,” ujar Guo melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, di pihak Indonesia, isu utang proyek Whoosh menjadi sorotan sejumlah pejabat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menilai penyelesaian utang proyek ini tidak perlu dikaitkan dengan penggunaan dana APBN, sebab saat ini tengah dilakukan proses restrukturisasi bersama pihak China.

Baca Juga :  Diduga Tambang Ilegal Beroperasi Lagi di Bulukumba, Polisi Diminta Tingkatkan Pengawasan

Luhut juga mengakui kondisi keuangan proyek tersebut memang bermasalah sejak awal, namun kini sedang diupayakan perbaikan melalui audit dan negosiasi.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui COO Dony Oskaria mengonfirmasi rencana pengiriman tim ke China untuk membahas restrukturisasi utang KCJB.

Pembahasan itu meliputi tenor pinjaman, tingkat bunga, dan mata uang yang akan digunakan. Negosiasi ini juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.