Pintasan.co, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui sejumlah dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, belum memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan, seperti dilansir dari Kompas.com. Penyimpangan ini dikaitkan dengan fase percepatan pembangunan dapur pada awal pelaksanaan program.
Tenaga Ahli Investigasi BGN, Herman Susilo, menjelaskan bahwa dapur-dapur yang bermasalah itu merupakan bagian dari “dapur percepatan” yang dibangun pada Januari 2025. Saat itu, pembangunan diprioritaskan untuk mengejar target jumlah, sehingga penyesuaian dengan SOP lengkap belum sepenuhnya tercapai.
“Ini dapur yang berdiri di awal-awal tahun ya, yang bulan Januari 2025 itu dapur percepatan. Kalau sekarang (dapur SPPG) harus sesuai SOP,” jelas Herman usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Cipanas, Selasa (20/1/2026).
Temuan Utama dan Ultimatum Perbaikan
Dalam sidak tersebut, tim BGN menemukan beberapa ketidaksesuaian utama pada infrastruktur dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi lantai yang basah dan licin menjadi sorotan. Herman menegaskan lantai harus dilapisi epoxy untuk mencegah bahaya tergelincir dan menghambat pertumbuhan bakteri.
Penggunaan peralatan masak berbahan kayu juga dinilai tidak memenuhi standar karena berpotensi menjadi sarang jamur. Herman meminta seluruh peralatan diganti dengan bahan stainless steel (logam antikarat) demi keamanan pangan.
Atas temuan tersebut, BGN memberikan ultimatum dua pekan kepada empat dapur SPPG yang diperiksa untuk memperbaiki semua kekurangan. “Itu dalam dua pekan harus selesai. Kalau belum selesai, kita akan keluarkan surat penutupan sementara,” tegas Herman.
SOP Kunci Keamanan Pangan
Pelaksanaan program MBG yang masif telah diikuti dengan tantangan serius terkait keamanan pangan. Sebelumnya, sejumlah kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat MBG telah terjadi di berbagai daerah.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah berulang kali menegaskan bahwa pelanggaran SOP dalam pengelolaan dapur, mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi, adalah penyebab utama insiden keracunan tersebut. Oleh karena itu, sidak dan penegakan standar secara ketat menjadi langkah krusial untuk memastikan program bermanfaat besar ini tidak justru menimbulkan risiko kesehatan bagi anak-anak.
