Pintasan.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh kepala daerah di wilayahnya untuk membuka informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kepada publik melalui berbagai platform media sosial.
Kebijakan ini berlaku mulai dari pemerintah kota dan kabupaten hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 02/KU.01.03.08/BAPP tentang Penyebarluasan Informasi Anggaran Daerah dan Desa. Dalam surat edaran itu, para kepala daerah diminta untuk mempublikasikan APBD secara rutin setiap triwulan dengan format yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
Selain keterbukaan informasi anggaran, pemerintah daerah juga diwajibkan menyediakan ruang partisipasi publik. Mekanisme tersebut dapat berupa kolom komentar di media sosial, survei daring, maupun saluran pengaduan yang terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR, guna menampung masukan sekaligus pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dedi Mulyadi menegaskan, keterbukaan informasi anggaran penting agar masyarakat dapat memantau capaian kinerja pemerintah secara berkala. Ia mendorong para kepala daerah aktif menyampaikan laporan kegiatan dan realisasi anggaran setiap bulan melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya.
“Dengan begitu publik bisa menilai kinerja pemerintah dan merasakan langsung apa yang kami kerjakan dari waktu ke waktu,” ujar Dedi Mulyadi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (6/1/2026).
