Pintasan.co, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi singgung soal politisi dan kendala kepala daerah terkait pencegahan korupsi.
Hal demikian disampaikan Dedi Mulyadi saat mengisi pidato di acara Rakor Pencegahan Korupsi di Ancol, Jakarta pada Kamis, 10 Juli 2025.
Dedi Mulyadi membeberkan beberapa fakta di lapangan yang sering dialami kepala daerah saat bertugas.
Menurutnya, politisi itu beda dengan ASN yang memiliki standarisasi jelas. Sedangkan politisi terkadang tidak bisa membedakan mana gaji mana tunjangan.
Selain itu, politisi menurut Dedi Mulyadi memiliki tuntutan publik yang besar sehingga berisiko tinggi melakukan korupsi.
“Justru menurut saya, yang berat dihadapi itu adalah para politisi. Standarisasinya tidak ada, tuntutan publiknya kuat, resikonya tinggi. ASN itu ada standarnya, politisi itu enggak ada standarnya. Ini problem. Politisi itu enggak bisa membedakan mana gaji, mana operasional. Kenapa? Karena gaji dan tunjangannya adalah operasional,” ujar Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut Dedi Mulyadi menyarankan agar gaji dan tunjangan bagi politisi berikan plot.
