Pintasan.co – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berencana menjual saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Menurutnya, yang diusulkan kepada pemerintah pusat adalah skema tukar guling atau ruislag aset strategis.
Dalam skema tersebut, Pemprov Jabar mengusulkan agar pengelolaan dan kepemilikan BIJB Kertajati dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara beserta kawasan strategis di sekitarnya, termasuk area PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
“Ini bukan pelepasan saham BIJB Kertajati dalam arti dijual. Presiden melihat ada beban fiskal yang cukup berat di APBD Provinsi Jawa Barat karena setiap tahun harus menanggung biaya operasional bandara tersebut,” ujar Dedi di Bandung, Jumat.
Dedi menjelaskan, usulan tersebut muncul karena BIJB Kertajati dinilai sulit berkembang secara komersial akibat kebijakan transportasi yang tidak terintegrasi. Ia menyoroti keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma dan operasional Kereta Cepat Whoosh yang justru menggerus minat penumpang menggunakan Kertajati, khususnya dari wilayah Bandung dan Jakarta.
“Di satu sisi kita diminta mendorong Kertajati, tapi di sisi lain Halim tetap beroperasi dan ada Whoosh. Kondisi ini membuat masyarakat lebih memilih Halim daripada Kertajati,” katanya.
Menurut Dedi, hingga saat ini BIJB Kertajati belum menunjukkan kemampuan untuk menutup biaya operasional secara mandiri tanpa dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Sebagai alternatif, Dedi mengusulkan agar Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Usulan tersebut, kata dia, telah mendapatkan respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jika dikelola pusat dan dimanfaatkan untuk kepentingan strategis nasional, maka beban daerah berkurang dan aset tetap memberikan nilai tambah bagi negara,” pungkasnya.
