Pintasan.co, Jakarta – Dalam upaya memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, Democracy Institute menggelar dialog nasional bertajuk “Uang, Media, dan Suara: Menakar Kualitas Demokrasi Elektoral Indonesia” di Cerita Cafe Jakarta Selatan, pada Selasa (14/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh para akademisi, pengamat politik, perwakilan partai politik, penyelenggara pemilu, aktivis masyarakat sipil, serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Diskusi ini menjadi ruang reflektif untuk meninjau kembali perkembangan politik elektoral Indonesia pasca reformasi dan menjelang kontestasi elektoral di tahun-tahun mendatang.
Direktur Democracy Institute, Fahrurijal Muayis dalam sambutannya menegaskan pentingnya memperkuat sistem elektoral sebagai pilar utama demokrasi Indonesia.
“Kualitas demokrasi kita sangat bergantung pada seberapa transparan dan adil proses elektoral dijalankan. Pemilu yang bebas dan berintegritas adalah fondasi legitimasi politik yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Menurutnya, politik elektoral saat ini menghadapi berbagai tantangan serius seperti maraknya politik uang, lemahnya pendidikan politik, hingga polarisasi masyarakat akibat disinformasi di media sosial. Hal ini memerlukan perhatian dan komitmen bersama agar demokrasi tidak terjebak pada sekadar ritual elektoral lima tahunan tanpa substansi yang jelas.
Salah satu pembicara, Dean Rosmala Konten Kreator Literasi Politik menyoroti pentingnya peran media dalam menjaga ruang publik yang sehat.
“Media hari ini punya peran ganda sebagai pengawas kekuasaan sekaligus agen edukasi publik. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak media yang justru ikut terjebak dalam polarisasi politik,” ujarnya.
Selain itu, Direktur Eksekutif PoliThink Indonesia dr. Zulfikar Umar juga menegaskan pentingnya mendorong partisipasi publik yang lebih kritis dan inklusif. “Keterlibatan masyarakat bukan hanya datang ke TPS, tetapi juga aktif mengawasi proses dan kebijakan politik elektoral,” tambahnya.
Dari hasil dialog, Democracy Institute merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperbaiki sistem politik elektoral di Indonesia, di antaranya:
1. Mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih adil dan representatif, termasuk evaluasi sistem proporsional terbuka.
2. Memperkuat peran lembaga pengawas pemilu agar lebih independen dan transparan.
3. Mengembangkan pendidikan politik berkelanjutan, khususnya bagi pemilih muda dan pemilih pemula.
4. Meningkatkan literasi digital dan media guna menangkal hoaks serta ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat.
5. Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas pemilu dan demokrasi.
Direktur Democracy Institute menutup acara dengan menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus terus dijaga dengan kesadaran kolektif.
“Demokrasi tidak bisa dibiarkan berjalan otomatis. Ia harus terus diperjuangkan, dipelihara, dan diperbaharui agar tetap relevan dengan tantangan zaman,” tutup Rijal
