Pintasan.co, Jakarta – Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah, tengah menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang mengolok-olok seorang pedagang es teh dalam sebuah acara pengajian.
Tindakannya tersebut memicu desakan agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya, dengan banyak pihak yang menilai candaan tersebut tidak pantas dan merendahkan.
Terkait hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan tanggapan. Ia menegaskan bahwa masalah ini bukan merupakan ranah DPR atau partai politik, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat.
Sebagai utusan khusus Presiden, keputusan terkait tindakan Gus Miftah, termasuk apakah ada sanksi atau tidak, sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
“Sebagai utusan khusus Presiden, tentunya yang berwenang memberikan jawaban adalah pemerintah. Jabatan ini setara dengan menteri, jadi ini adalah kewenangan pemerintah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).
Ia juga menambahkan bahwa DPR sudah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan mengimbau Gus Miftah untuk introspeksi diri.
Presiden Prabowo Sudah Menegur Gus Miftah
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengetahui insiden tersebut dan langsung menegur Gus Miftah.
Teguran tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya dengan meminta Gus Miftah untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sunhaji, pedagang es teh yang merasa terhina.
“Presiden Prabowo sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap rakyat kecil. Beliau menghargai kerja keras pedagang kaki lima, nelayan, petani, dan semua pihak yang mencari rezeki halal untuk keluarganya,” kata Hasan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk meringankan beban rakyat, termasuk masyarakat kecil, agar memiliki kehidupan yang lebih baik.
Evaluasi dan Kritik Dari Partai Gerindra
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Djiwandono, juga turut menanggapi insiden ini dan menyatakan bahwa pernyataan Gus Miftah perlu dievaluasi oleh Presiden Prabowo.
Menurut Budi, sebagai pejabat publik dan tokoh, setiap pernyataan yang keluar dari Gus Miftah harus diperhatikan, karena bisa mempengaruhi citra kepemimpinan.
“Kita menyayangkan jika ada pernyataan yang tidak baik, itu patut menjadi evaluasi. Pemimpin harus bisa menjaga tutur kata dan perilaku,” kata Budi.
Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra selalu terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Respons Dari Partai Kebangkitan Bangsa
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai bahwa candaan Gus Miftah yang viral itu telah “kebablasan”.
Menurut Jazilul, meskipun Gus Miftah dikenal sebagai kiai yang urakan, tindakannya tersebut tidak layak dilakukan di hadapan publik.
“Gus Miftah ini memang kiai yang sering tampil di tempat-tempat yang berbeda, tetapi tentu yang disampaikan harus sesuai dengan adab dan etika. Masyarakat bisa menilai,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa semua profesi, termasuk pedagang es teh, patut dihormati, dan meminta Gus Miftah untuk meminta maaf secara tulus.
“Tidak perlu menggunakan kuasa hukum dalam hal ini. Ini masalah kemanusiaan, bukan soal hukum. Yang dilakukan Gus Miftah perlu disikapi dengan introspeksi dan permintaan maaf,” tandas Jazilul.
Sementara itu, desakan untuk mencopot Gus Miftah dari jabatannya terus berkembang, dan banyak pihak menantikan sikap tegas dari Presiden Prabowo terkait insiden tersebut.
