Pintasan.co, Jakarta – Di tengah meningkatnya tekanan dari masyarakat, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin (14/4) menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan “pembicaraan intensif” untuk mengupayakan pembebasan sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Desakan terhadap Netanyahu muncul setelah keputusannya untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata dan melanjutkan operasi militer, sebagaimana disampaikan oleh kantornya dan dilaporkan oleh surat kabar Maariv.
Pernyataan ini muncul tak lama setelah Hamas mengumumkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan proposal baru yang diajukan oleh para mediator terkait gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Sebelumnya, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat telah menengahi kesepakatan gencatan senjata bertahap antara Israel dan Hamas pada Januari.
Namun, menurut Maariv, Israel melanggar kesepakatan itu dengan kembali melakukan serangan militer secara sepihak pada bulan Maret.
Kantor Netanyahu menyebutkan bahwa ia telah berdiskusi dengan ibu dari tiga sandera — Tamir Nimrodi, Avinatan Or, dan Eitan Horn — serta menjelaskan upaya yang sedang dilakukan untuk memulangkan mereka, sambil memastikan proses negosiasi terus berjalan.
Dalam pernyataan resminya, Netanyahu menegaskan komitmennya untuk memulangkan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.
Pernyataan ini dikeluarkan saat tekanan publik semakin besar. Ribuan warga sipil dan tentara cadangan ikut serta dalam kampanye petisi selama dua hari terakhir, mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembebasan para sandera, meski harus menghentikan operasi militer.
Saat ini, Israel memperkirakan masih ada 59 sandera yang ditahan di Gaza, dengan 24 orang di antaranya diyakini masih hidup.
Di sisi lain, lebih dari 9.500 warga Palestina ditahan di penjara-penjara Israel, banyak dari mereka menghadapi penyiksaan, kelaparan, dan minimnya layanan medis yang telah menyebabkan kematian, menurut laporan media serta lembaga hak asasi manusia dari Palestina dan Israel.
Pada hari yang sama, Hamas menyatakan sedang mengevaluasi proposal dari mediator mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan.
Mereka menyatakan bahwa keputusan akan diambil dengan “tanggung jawab nasional yang tinggi” setelah melalui konsultasi internal.
Hamas menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup gencatan senjata permanen, penarikan total pasukan Israel dari Gaza, pertukaran tahanan yang adil, pembangunan kembali wilayah yang hancur, serta pengakhiran blokade terhadap warga Palestina.
Sejak serangan militer Israel dimulai pada Oktober 2023, hampir 51.000 warga Palestina — sebagian besar perempuan dan anak-anak — telah meninggal dunia akibat serangan tersebut.
Pada bulan November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas serangannya di wilayah tersebut.
