Pintasan.co, Jakarta – Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Sabtu resmi menyetujui pencalonan Hussein al-Sheikh, Sekretaris Jenderal PLO, sebagai wakil presiden Palestina, setelah diajukan oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Menurut laporan dari kantor berita resmi Palestina, Wafa, usulan ini diajukan oleh Abbas sebagai tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam sidang ke-32 Dewan Pusat Palestina yang digelar di Ramallah pada Kamis (24/4).
Dalam kesempatan tersebut, Abbas juga menegaskan komitmennya untuk memulai dialog nasional inklusif, yang akan dipimpin oleh komite gabungan dari Komite Eksekutif PLO dan Komite Pusat Fatah, dengan melibatkan semua faksi Palestina demi mencapai rekonsiliasi dan memperkuat persatuan nasional.
Hussein al-Sheikh menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Abbas atas kepercayaan yang diberikan melalui pencalonan tersebut.
Komite Eksekutif PLO dijadwalkan kembali berkumpul pada Sabtu mendatang untuk menentukan pengganti Sheikh sebagai sekretaris jenderal.
Presiden Abbas juga menyampaikan laporan kepada komite mengenai berbagai langkah diplomatik yang akan diambil untuk menghentikan agresi Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Gaza.
Ia juga menekankan perlunya percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan, pemberian otoritas penuh kepada pemerintah Palestina atas Gaza, serta mendorong penarikan pasukan Israel sebagai langkah menuju proses politik demi terwujudnya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Resolusi yang disetujui dalam sidang tersebut menyatakan bahwa posisi wakil presiden harus diisi oleh anggota komite, diajukan oleh ketua, dan disahkan oleh para anggota. Ketua juga memiliki kewenangan untuk menetapkan tugas maupun memberhentikan wakil presiden.
Dalam pemungutan suara yang diikuti oleh 170 anggota secara langsung maupun daring, mayoritas mendukung keputusan tersebut, dengan satu suara menolak dan satu abstain.
Dewan Pusat, sebagai badan permanen dari Dewan Nasional Palestina yang merupakan lembaga legislatif tertinggi PLO, terdiri dari 188 anggota.
Namun, pertemuan kali ini berlangsung tanpa kehadiran sejumlah faksi besar seperti Front Populer, Front Demokratik, dan Inisiatif Nasional Palestina, yang memboikot acara sebagai bentuk protes atas kurangnya konsensus dan dialog.
Sementara itu, Hamas mengecam hasil pertemuan tersebut, menyebutnya tidak mencerminkan semangat persatuan nasional, serta menekankan pentingnya reformasi menyeluruh dan demokratis dalam struktur PLO.
Pengangkatan Hussein al-Sheikh ini dilakukan di tengah desakan dari komunitas Arab, regional, dan internasional agar kepemimpinan Palestina segera melakukan reformasi politik baik di Otoritas Palestina maupun dalam tubuh PLO.
