Pintasan.co, Jakarta – Digitalisasi keuangan, yang merujuk pada peralihan layanan keuangan tradisional ke platform digital, memang menawarkan banyak kemudahan dan efisiensi.
Dengan kemajuan teknologi, kini kita dapat melakukan transaksi, investasi, dan manajemen keuangan hanya melalui aplikasi di ponsel atau komputer.
Masyarakat saat ini lebih mudah dalam mengakses layanan keuangan, bahkan di daerah terpencil sekalipun, dengan hadirnya berbagai fintech (financial technology) dan platform perbankan digital.
Perkembangan teknologi digital semakin berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian, tidak hanya pada sektor swasta tetapi di sektor publik juga.
Pesatnya perkembangan digitalisasi keuangan publik di Indonesia, yaitu dalam pengelolaan penerimaan dan belanja pemerintah, saat ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi sudah merambah hingga ke daerah-daerah.
Tiga alasan utama mengapa transformasi digital dalam keuangan publik menjadi populer.
- Bagi pemerintah daerah, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mampu mendongkrak pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pengadaan barang dan jasa publik yang semakin meningkat.
- Transformasi pelayanan publik mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal perpajakan, misalnya rendahnya kepatuhan pajak seringkali disebabkan oleh prosedur pelaporan dan pembayaran yang tidak efisien dan tidak memudahkan bagi wajib pajak.
Selain itu juga, masih maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik termasuk di daerah-daerah makin menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat diwujudkan melalui digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Perkembangan pesat teknologi digital yang dibarengi dengan lonjakan penggunaan transaksi digital sejak pandemi Covid-19 adalah peluang yang semestinya dimanfaatkan untuk mendorong reformasi pelayanan publik
Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, digitalisasi keuangan juga memunculkan beberapa kritik dan tantangan serius.
Salah satu masalah utama adalah kesenjangan digital. Meskipun akses ke internet semakin meluas, masih banyak wilayah, terutama di Indonesia bagian timur atau pedesaan, yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai.
Hal tersebut membuat sebagian masyarakat, terutama yang berusia lebih tua atau kurang teredukasi, kesulitan mengakses layanan keuangan digital.
Ketidakmerataan akses ini bisa memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.
Selain itu, ada risiko keamanan yang harus diperhatikan. Meskipun platform digital sudah berusaha keras dalam menjaga keamanan data pribadi dan transaksi, tidak bisa dipungkiri bahwa ancaman cybercrime terus berkembang.
Kasus kebocoran data atau penipuan online semakin marak, dan banyak pengguna yang belum sepenuhnya memahami bagaimana cara melindungi data pribadi mereka di dunia digital.
Kepercayaan terhadap sistem keuangan digital bisa terganggu jika ancaman ini tidak dapat diatasi dengan baik.
Jadi, walaupun digitalisasi keuangan membawa banyak potensi positif, baik dalam hal efisiensi dan aksesibilitas, kita tidak boleh mengabaikan tantangan dan risiko yang menyertainya.
Perlu ada perhatian lebih pada pemerataan akses teknologi, edukasi masyarakat, serta pengawasan yang ketat terhadap platform-platform digital yang beroperasi.
Dengan langkah-langkah yang tepat, digitalisasi keuangan dapat menjadi instrumen yang lebih inklusif, aman, dan bermanfaat bagi semua kalangan.
Penulis: Desti Aulia Cabang Malang Badko Jawa Timur
