Pintasan.co, Makassar – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan terus melahirkan berbagai inovasi demi peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas, dalam acara coffee morning yang berlangsung pada Kamis, 3 Juli 2025.
Dalam pertemuan yang dihadiri kalangan media di Kantor Disnakertrans di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jayadi menekankan bahwa akses informasi yang cepat dan terbuka menjadi prioritas utama, khususnya terkait urusan ketenagakerjaan serta transmigrasi.
Jayadi memaparkan sejumlah program unggulan, mulai dari platform digital Saoraja hingga aplikasi pendukung Madeceng.
Ia juga menerima masukan dari peserta diskusi untuk penyempurnaan layanan.
“Salah satu bentuk pelayanan publik yang baik adalah keterbukaan informasi. Karena itu, kami menghadirkan Saoraja sebagai pusat data dan informasi ketenagakerjaan,” kata Jayadi.
Menurutnya, kemudahan akses informasi sejalan dengan arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi yang selalu menekankan pentingnya layanan publik yang transparan dan inklusif.
Nama Saoraja sendiri diambil dari Bahasa Bugis yang berarti “rumah besar,” simbol tempat tinggal kaum bangsawan yang sarat nilai kepemimpinan.
Filosofi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk portal terpadu berisi data dan layanan ketenagakerjaan serta transmigrasi.
Saoraja telah diluncurkan sejak 2023 dan kini tengah berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diadakan Kemenpan RB.
Masyarakat dapat mengakses platform ini melalui laman saoraja.sulselprov.go.id.
Jayadi juga menekankan Saoraja dirancang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.
Fitur aksesibilitas seperti mode disleksia, pembaca layar, dan kontras tinggi telah disediakan agar tidak ada warga yang terhambat memperoleh informasi.
“Kami ingin memastikan semua orang bisa memanfaatkan layanan, tanpa terkecuali,” jelasnya.
Dalam diskusi, isu perlindungan pekerja migran menjadi sorotan.
Jayadi mengungkapkan, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi pengirim pekerja migran terbesar kedua ke kawasan Timur Tengah.
Ia menjelaskan, menyusul ketegangan antara Iran dan Israel yang memaksa evakuasi 97 WNI dari Iran, Pemprov Sulsel telah memastikan tak ada warga asal Sulsel yang ikut dalam proses evakuasi.
“Saat ini kami bersikap wait and see untuk pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah, sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.
Jayadi juga mendukung wacana moratorium penempatan pekerja migran ke negara konflik sebagai langkah pencegahan risiko keselamatan.
Selain ke Timur Tengah, Arab Saudi menjadi tujuan utama pekerja migran asal Sulsel.
Sementara Iran kerap menjadi destinasi bagi warga yang menempuh pendidikan.
Dalam rentang beberapa bulan terakhir, Disnakertrans mencatat 29 WNI asal Sulsel dideportasi dari Malaysia, sebagian besar karena visa habis atau bekerja tanpa dokumen resmi.
“Ada yang bahkan baru melahirkan, bayinya usia 10 hari sudah kena razia. Kami langsung jemput ke Parepare,” tutur Jayadi.
Ia menambahkan, ada pula deportan yang hanya membawa baju di badan setelah keluar dari penjara. Mereka ditampung sementara di kantor Disnakertrans sebelum dipulangkan ke daerah asal.
Inovasi pelayanan publik tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi.
Disnakertrans juga aktif mengadakan pelatihan keterampilan dan job fair di berbagai wilayah.
Dalam waktu dekat, job fair akan digelar di Parepare pada 27–28 Juli 2025, diikuti 25 perusahaan. Setelah itu, kegiatan serupa akan berlangsung di Makassar.
“Pada pameran kerja sebelumnya, lebih dari 200 orang direkrut perusahaan peserta, seperti PT IMIP, Pertamina, BRI, dan lainnya. Harapannya jumlah perusahaan yang terlibat terus meningkat,” imbuh Jayadi.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi lulusan baru dan calon tenaga kerja melalui pelatihan keahlian.
Terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), Jayadi menyebut sejak awal tahun hingga Juli 2025, tercatat sekitar 700 pekerja terdampak PHK.
Disnakertrans telah membentuk Satgas PHK untuk memonitor dan membantu penanganan pekerja yang dirumahkan.
