Pintasan.co, Makassar – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan akan menyiapkan paket-paket kebutuhan pokok untuk Ramadan guna menjaga kestabilan harga di pasar, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Rencananya, kegiatan ini akan dilaksanakan di dua kabupaten dan kota, dengan jadwal yang akan ditentukan kemudian.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Ahmadi Akil, mengungkapkan bahwa setiap kabupaten akan menerima sekitar 1.500 paket.
Namun, jumlah daerah yang akan mendapat bantuan terbatas hanya dua, dengan waktu distribusinya masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pimpinan.
“Kami menargetkan satu kabupaten akan mendapat 1.500 paket, dan dua daerah yang akan menerima. Waktu pelaksanaannya masih akan dibahas,” ujar Ahmadi, pada Jumat (28/2/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa pembagian paket Ramadan ini berbeda dengan pasar murah.
Paket ini bersifat subsidi dan diberikan langsung kepada penerima yang sudah ditentukan berdasarkan NIK, bukan berupa transaksi jual beli seperti di pasar murah.
“Paket ini bukan pasar murah. Jika pasar murah ada transaksi jual beli, sementara ini pembagian langsung kepada orang-orang yang sudah ditentukan,” kata Ahmadi.
Menurut Ahmadi, anggaran untuk program ini sudah disiapkan oleh Pemerintah, dengan harga per paket sekitar Rp 145 ribu.
Namun, masyarakat hanya perlu membayar Rp 50 ribu per paket.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menstabilkan harga di pasar sehingga masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat,” jelasnya.
Pelaksanaan program ini kemungkinan belum dapat dilakukan pada awal Ramadan, karena saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR.
“Awal Ramadan masih dalam pembahasan DPR, jadi program ini tidak bisa dilaksanakan minggu ini. Begitu DPA disetujui, kami akan berusaha melaksanakan di dua kabupaten,” ujar Ahmadi.
Lebih lanjut, Ahmadi menyatakan bahwa setelah Ramadan, pemberian paket serupa bisa saja dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha, dengan kemungkinan distribusi ke tujuh kabupaten.
“Pemberian paket ini tidak akan dilakukan di semua kabupaten karena anggarannya terbatas. Meskipun anggaran dari pusat tidak terpotong, namun tetap terbatas,” tutupnya.
