Pintasan.co, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan bahwa penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kotagede telah ditangani oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa berbagai persoalan teknis yang menyebabkan terhentinya program tersebut telah dianalisis secara mendalam.
“Kemarin saya mendengar itu. Hal-hal teknis sudah dikaji, permasalahannya apa. MBG kan punya jalur vertikal di pusat,” tandasnya, Minggu (4/5/25).
Dalam waktu dekat, Hasto berencana melakukan koordinasi guna memastikan program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat kembali berjalan lancar seperti semula.
Eks Bupati Kulon Progo tersebut juga menegaskan, bakal memantau langsung sekolah-sekolah yang sudah menggulirkan MBG, untuk memastikan keberlanjutannya.
“Saya pun akan berkomunikasi dalam waktu dekat, supaya bagaimana bisa tidak discontinue. Kemarin saya juga sudah mengunjungi beberapa titik (sekolah) dengan Pak Dandim,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah sekolah di Kota Yogya tidak lagi menerima alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak beberapa pekan terakhir.
Secara khusus, hal ini menyasar sekolah-sekolah yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kotagede, Kota Yogyakarta.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyampaikan bahwa laporan terkait penghentian program MBG sejauh ini hanya ditemukan di Kotagede.
Sementara itu, beberapa kemantren lain yang telah mulai melaksanakan program tersebut masih berjalan normal hingga saat ini.
“Setahu saya di Mergangsan sama Umbulharjo masih, yang setahu saya ya. Kemarin Pak Wali (Wali Kota Hasto Wardoyo) juga ke SD Karangkajen kan,” terangnya
Meski demikian, terkait pemberhentian MBG di Kemantren Kotagede, Pemkot Yogyakarta pun tidak dapat melakukan intervensi apapun.
Sebab, program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto itu dijalankan secara langsung oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ranah kami hanya pada aspek data. Kami sampaikan sekolah-sekolah mana yang akan menjadi sasaran, kami berikan data jumlah muridnya seberapa. Kalau aspek yang lain kan bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah,” cetusnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, penghentian operasional program MBG oleh SPPG Kotagede berdampak pada ribuan siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA.
Sementara itu, menurut keterangan dari salah satu sekolah di wilayah Kotagede, distribusi terakhir menu makan bergizi gratis berlangsung pada 20 Maret 2025.
“Jumlahnya itu mungkin sekitar 2.500 sampai 3.000 siswa. Kalau harus dihentikan itu. Ketika berhenti kan berarti mereka belum dapat layanan (MBG) lagi toh,” tambah Kadisdikpora.
