Pintasan.co, Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda oleh praktik politik uang yang berpotensi muncul selama masa tenang Pilkada 2024.
Dia menegaskan bahwa meskipun masa tenang biasanya bebas dari kampanye terbuka, potensi pelanggaran lain, termasuk politik uang, tetap bisa terjadi, dan ini menjadi perhatian serius bagi pihaknya.
“Masa tenang ini sangat krusial. Meskipun tidak ada kampanye terbuka, kami khawatir pelanggaran seperti politik uang tetap bisa terjadi,” ujar Muhdi saat kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Semarang pada Minggu (24/11/2024), yang digelar bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Semarang.
Menurutnya, politik uang bisa muncul menjelang hari pencoblosan dan berisiko memengaruhi keputusan pemilih.
Oleh karena itu, dia berharap para calon pemimpin tidak terlibat dalam praktik tersebut dan mengajak masyarakat untuk memilih berdasarkan hati nurani, tanpa terpengaruh iming-iming uang.
“Pada masyarakat Jawa Tengah, mari gunakan kesempatan dalam pesta demokrasi ini untuk memilih pemimpin daerah yang akan membawa masa depan dan kesejahteraan yang lebih baik,” tambah Muhdi.
Dia juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang dapat mendorong daerah menuju kesejahteraan dan kemakmuran.
“Pemimpin yang kita pilih sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan bersama untuk menciptakan daerah yang adil dan makmur. Gunakan hak pilih Anda dengan bijak, sesuai dengan hati nurani,” tegasnya.
Muhdi juga mengimbau agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan tugas mereka dengan baik dalam menyelenggarakan pilkada.
Kepada calon yang bertanding, dia mengingatkan agar berkompetisi secara sehat dan menghindari pelanggaran yang bisa merugikan mereka sendiri.
Dia mencontohkan bahwa beberapa pasangan calon sudah didiskualifikasi karena melanggar aturan, yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kandidat lainnya.
“Meskipun mungkin bebas dari sanksi sekarang, mereka masih bisa digugat ke depan, yang tentu akan merugikan mereka,” ujar Muhdi.
Selain itu, Muhdi, yang juga mantan Rektor Universitas PGRI Semarang (Upgris), menyoroti pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN), kepala desa, kepolisian, dan TNI dalam pilkada.
“Kami berharap seluruh aparatur negara, termasuk polisi, militer, dan kepala desa, dapat menjaga posisi netral sebagai pejabat negara,” pungkasnya.
