Pintasan.co, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem resmi menonaktifkan dua kadernya di DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Keputusan itu diambil setelah pernyataan keduanya dianggap menyinggung dan melukai perasaan publik.
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, menjelaskan bahwa sebagai wakil rakyat seharusnya mereka mengemban amanah dengan menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun, beberapa ucapan yang dilontarkan justru dinilai tidak sejalan dengan perjuangan partai.
“Dalam perjalanannya, ada pernyataan dari anggota DPR RI Fraksi Nasdem yang menyinggung hati rakyat. Berdasarkan pertimbangan itu, terhitung Senin, 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem,” ujar Hermawi Taslim sebagaimana dilansir Kompas.com.
Kontroversi Sahroni
Nama Ahmad Sahroni lebih dulu menuai polemik setelah menyebut seruan pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol”.
Ia berpendapat bahwa kritik boleh saja, tetapi menyebut DPR harus dibubarkan merupakan bentuk kebodohan.
“Orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia,” kata Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).
Pernyataan ini memicu gelombang kritik hingga akhirnya ia dimutasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR menjadi anggota Komisi I DPR.
Pernyataan Nafa Urbach
Sementara itu, kekecewaan publik terhadap Nafa Urbach muncul dari komentarnya di sesi siaran langsung TikTok.
Ia menilai tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta bukanlah kenaikan fasilitas, melainkan kompensasi karena rumah jabatan bagi anggota dewan sudah tidak disediakan lagi.
“Itu bukan kenaikan, tapi kompensasi rumah jabatan. Karena rumah jabatan sekarang sudah dikembalikan ke pemerintah, jadi anggota DPR harus menyewa rumah sendiri,” ungkap Nafa.
Komentar ini langsung menuai kecaman luas di media sosial, karena dinilai tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Meski akhirnya Nafa meminta maaf, protes publik tetap menguat.
Dengan keputusan ini, Partai Nasdem menegaskan kembali komitmennya menjaga aspirasi rakyat dan memastikan kadernya selaras dengan prinsip partai serta sensitivitas publik.
