Pintasan.co, Bogor – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, M. Rusli Prihatevy, menekankan bahwa penyerapan anggaran dari pos biaya tidak terduga (BTT) masih sangat rendah, meskipun selama bulan Oktober 2024, Kota Bogor mengalami 85 kejadian bencana.
Oleh karena itu, Rusli pada hari Kamis meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk meningkatkan penyerapan anggaran BTT yang ditujukan untuk menangani bencana dan memperbaiki infrastruktur yang terdampak.
Dia menjelaskan bahwa, berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan, penyerapan BTT baru mencapai 0,33 persen atau Rp310 juta dari total pagu sebesar Rp92,11 miliar.
“Tentu dengan banyaknya bencana yang terjadi di bulan Oktober, kami mendorong Pemerintah Kota Bogor segera mencairkan BTT untuk para korban bencana, sebab realisasi serapan anggaran masih sangat minim,” kata Rusli.
Rusli menekankan bahwa penyaluran BTT kepada korban bencana sangat penting. Selain untuk mencegah terjadinya bencana susulan di lokasi, penyaluran ini juga bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran agar tidak terjadi sisa lebih anggaran (Silpa).
Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi selama bulan Oktober, terdapat 72 rumah yang terdampak, dengan rincian 31 rumah rusak ringan, 26 rumah rusak sedang, dan 15 rumah rusak berat.
Rusli juga mengingatkan Pemkot Bogor agar segera menindaklanjuti surat keputusan (SK) kebencanaan yang dikeluarkan oleh BPBD, agar pelaksanaan pembangunan dapat segera dilakukan dan tidak menjadi beban di tahun berikutnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini memerlukan sinergi dan kecepatan dari dinas-dinas teknis, seperti Dinas PUPR dan Disperumkim Kota Bogor.
“Jadi, dinas teknis harus segera melayani masyarakat yang kesulitan. Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak ditindaklanjuti dan menjadi tanggungan di tahun berikutnya, seperti yang terjadi di tahun 2022,” ujarnya.
