Pintasan.co, Wonosobo – Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah fasilitas kesehatan pada Selasa (29/4/2025).
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Mugi Sugeng, kegiatan ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan diterapkan.
Dalam kunjungan ke RSUD Setjonegoro, Mugi menyoroti sejumlah hal penting, terutama yang berkaitan dengan kondisi internal serta pengelolaan anggaran rumah sakit tersebut.
“RSUD saat ini dalam proses naik kelas dari tipe C ke tipe B. Pendapatan tahun lalu sebesar Rp144,7 miliar, namun silpa hanya Rp5 miliar. Padahal, idealnya harus ada cadangan Rp21 miliar untuk operasional tiga bulan,” ujar Mugi.
Ia mengungkapkan bahwa mayoritas anggaran, sekitar Rp85 miliar, terserap untuk kebutuhan operasional. Namun, penggunaan anggaran tersebut dinilai belum efisien dan belum merata, terutama dalam sistem pembagian jasa pelayanan (jaspel) yang disebut-sebut menjadi sumber ketidakpuasan di kalangan pegawai.
“Kalau sistem jaspel dianggap sudah baik tapi tetap menimbulkan konflik, artinya sistem itu harus ditinjau ulang. Jangan sampai niat memberi insentif justru memunculkan masalah baru,” tegasnya.
Menanggapi masukan dewan, Direktur RSUD Setjonegoro, dr R. Danang Sananto Sasongko, menyatakan pihaknya siap mengevaluasi sejumlah aspek layanan. Ia menilai kunjungan DPRD membawa masukan berharga bagi perbaikan internal.
“Masukan dari DPRD menjadi catatan penting. Mereka hadir sebagai representasi suara masyarakat, jadi akan kami jadikan bahan introspeksi,” ujarnya.
Menanggapi keluhan terkait pembagian jasa pelayanan (jaspel) yang disuarakan sejumlah pegawai, dr. Danang tidak menjelaskan secara rinci aspek teknisnya. Namun, ia menegaskan bahwa situasi saat ini jauh berbeda dibandingkan dengan masa pandemi.
“Dulu pembiayaan jaspel ditanggung oleh Kemenkes selama pandemi. Sekarang kita harus mencari alternatif pembiayaan sendiri, sehingga tidak bisa dibandingkan begitu saja,” ungkapnya.
Sementara itu, saat sidak di Puskesmas Garung, DPRD menyoroti tingginya beban layanan karena hanya ada satu puskesmas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, rencana relokasi terus didorong.
“Tahun ini kita fokus pada pembelian lahan untuk akses jalan. Anggaran Rp1 miliar sudah disiapkan untuk itu,” pungkas Mugi.
