Pintasan.co, Jakarta – Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa duit Pemerintah Provinsi DKI sebesar Rp 14,6 triliun yang mengendap di bank akan dipergunakan.

Dia mengaku setuju dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menuturkan bahwa duit pemerintah harus digunakan untuk menggerakkan ekonomi.

“Berkaitan dengan uang daerah yang mengendap di bank-bank, termasuk di Bank Jakarta. Saya sudah meminta, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya,” ujar Pramono Anung Gubernur Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Timur dilansir dari detikNews, Selasa (21/10/2025).

Bahkan, Gubernur Jakarta itu berharap Pemerintah Provinsi DKI segera mendapat transfer dari pemerintah pusat. Pramono menyatakan bahwa uang yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI akan gunakan untuk pembangunan. “Termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta, seperti pembicaraan terakhir, yang rencananya Rp 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik,” ucapnya.

Pramono pun menuturkan bahwa uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak akan menganggur. Apalagi, kata dia, ada pemotongan dana dari pusat ke daerah.

“Uang-uang yang idle, kalau untuk di Jakarta, pasti akan termanfaatkan, apalagi setelah adanya pemotongan DBH (Dana Bagi Hasil),” imbuh Pramono.

Sementara sebelumnya bahwa, Purbaya, Menteri Keuangan mengatakan total dana daerah yang mengendap mencapai Rp 234 triliun di bank. Padahal, kata dia, pemerintah pusat sudah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.

Adapun 15 Pemerintah Daerah (Pemda) dengan simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:

  • Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun
  • Provinsi Jawa Timur Rp 6,8 triliun
  • Kota Banjarbaru Rp 5,1 triliun
  • Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun
  • Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun
  • Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun
  • Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun
  • Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun
  • Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun
  • Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun
  • Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun
  • Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun
  • Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun
  • Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun
  • Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.
Baca Juga :  Tegas! Pramono Instruksikan Rekrutmen PPSU Jakarta Harus Transparan.