Pintasan.co, Sanana – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu agar segera menyiapkan data pembangunan yang akurat dan terarah.
Hal ini dinilai penting untuk mendukung kebijakan provinsi dalam mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Maluku Utara.
“Saya ingin kita semua tetap berpegang pada visi-misi Gubernur Maluku Utara, yang salah satu poin utamanya adalah keadilan dan pemerataan pembangunan di 10 kabupaten/kota serta konektivitas antarwilayah,” kata Mislan kepada wartawan Rabu (13/08/2025)
Politisi Partai Gerindra dari Dapil V Sula-Taliabu itu menyampaikan bahwa Bappeda Taliabu bersama OPD teknis terkait harus lebih proaktif dalam menyusun perencanaan dan mengajukan data ke Bappeda Provinsi. Menurutnya, pembangunan tidak hanya soal pembagian anggaran, tetapi juga soal keaktifan daerah dalam menyediakan data yang dibutuhkan.
“Jangan hanya menunggu anggaran. Harus ada inisiatif dari daerah untuk mengusulkan data yang dibutuhkan, baik itu untuk pembangunan fisik maupun untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),”ujarnya.
Mislan mencontohkan kasus di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi, di mana dari total 700 unit rumah bantuan yang tersedia, Pulau Taliabu tidak mendapatkan satu pun unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Sementara Pulau Mangoli menerima bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena tidak adanya usulan data dari Pemkab Pulau Taliabu ke provinsi.
“Dinas Perkim bahkan sudah menyampaikan permintaan maaf karena Taliabu tidak kebagian bantuan. Ini karena data dari kabupaten memang tidak masuk. Ini bukti pentingnya sinkronisasi,”tegasnya.
Selain itu, Mislan mengatakan belum tersusunnya data teknis seperti data FX jalan atau ruas-ruas jalan yang akan diusulkan menjadi jalan provinsi atau nasional. Padahal, menurutnya, DPRD Dapil V bersama Gubernur telah berupaya mendorong peningkatan infrastruktur di wilayah Taliabu dan Sula.
“Kalau datanya tidak ada dari daerah, bagaimana mungkin bisa direalisasikan? Kami sudah dorong di provinsi, tapi tetap butuh dukungan data dari kabupaten,”ungkapnya.
Dalam sektor ekonomi, Mislan menyampaikan komoditas unggulan seperti cengkeh dan rumput laut. Pulau Taliabu disebutnya sebagai salah satu daerah penghasil cengkeh terbesar di Indonesia, dengan potensi produksi mencapai ribuan ton per tahun. Namun sayangnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan.
“Komoditas ini justru dimanfaatkan oleh daerah lain karena Taliabu belum menghadirkan data komoditi unggulan yang bisa diusulkan ke provinsi. Jika ini dikelola serius, bisa menyumbang PAD yang signifikan,”jelas Mislan.
Ia juga menambahkan bahwa rumput laut dari Taliabu memiliki kualitas tinggi dan dapat dikembangkan dalam skala besar. Namun lagi-lagi, potensi ini belum dimasukkan dalam perencanaan strategis karena minimnya data dari daerah.
Menutup pernyataannya, Mislan mengajak seluruh pihak, terutama Bappeda kabupaten dan provinsi, untuk bersinergi dan memperkuat kolaborasi demi mendorong pembangunan yang berkeadilan dan merata.
“Kalau kita ingin konektivitas dan pemerataan pembangunan benar-benar terasa di seluruh wilayah Maluku Utara, maka sinergi data dan perencanaan harus diperkuat sejak dari tingkat kabupaten,” pungkasnya.
