Pintasan.co, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak marah besar ketika mendengar informasi terkait adanya pungutan iuran komite kepada siswa. Ia menegaskan bahwa penarikan iuran tersebut tidak dibenarkan dan harus dihentikan.
“Ya kan nggak boleh (soal kabar pungutan komite SMKN 7 Surabaya menarik iuran Rp 100 Ribu),” kata Emil di Gedung Negara Grahadi, Rabu (4/6/2025).
Emil mengaku dirinya juga baru saja turun ke salah satu sekolah di Madiun usai mendapati kabar dari media lokal terkait penarikan iuran dari komite sekolah.
“Saya tadi baru saja menjawab sebuah artikel di media lokal mengenai salah satu SMA di Madiun di mana orang tua mengeluhkan adanya iuran komite,” jelasnya.
Ketika mendapati informasi tersebut, Emil mengecek langsung ke sekolahnya dan menyayangkan keterangan dari pihak komite sekolah yang membuat dirinya tidak lega.
“Yang saya tadi belum sreg dan saya bilang ke Pak Kadis. Jadi jawaban ketua komite yang yatim dan nggak mampu tidak diikutkan sumbangan. Saya katakan bukan itu masalahnya, jadi masalahnya Ini sumbangan sukarela tidak mensyaratkan tidak mampu atau gimana. Saya melihat sumbangan sukarela ini bahaya jika diartikan diwajibkan dan jadinya abu-abu,” jelasnya.
“Misal calon wali murid disuruh bikin komitmen, lalu ditagih, itu kan namanya sesuatu yang sifatnya akhirnya jadi wajib,” tambahnya.
Emil menegaskan iuran yang ditarik komite menjadi pekerjaan besar bagi Pemprov Jatim untuk menertibkan agar tidak ada keberatan bagi siswa. Apalagi, Emil menyebut ada guru yang masih menggantungkan pendapatan dari uang hasil iuran komite ke siswa.
“Ini terus terang PR, buat apa uang itu, katanya buat guru tidak tetap, padahal guru itu sudah digaji. Guru tidak tetap kan sudah jadi PPPK. Saya nggak mau mengabaikan hak profesional guru, tapi tidak boleh seperti ini,” jelasnya.
“Saya ke mana-mana melarang, tapi kok ada guru menggantungkan pendapatannya di sana. Sekarang saya minta berapa data status guru seperti itu (menggantungkan bayaran ke uang iuran). Pantes ada guru komplain karena saya melarang iuran komite, ternyata memang ada guru yang masih menggantungkan ke sana,” tambahnya.
Emil juga menyoroti lemahnya kontrol kepala dinas dan kepala sekolah terhadap komite sekolah, yang dinilainya terlalu dominan.
“Sekarang ini kayak kucing-kucingan, yang yatim dan nggak mampu gak, tapi ada ancaman, terus dipaksa. Kita akan bongkar ke sekolah-sekolah biar nggak kucing-kucingan. Sekarang ada yang ngomong kacabdin tanyakan ke komite, kok kayaknya komite power full sampai kepala dinas dan kepala sekolah nggak bisa kontrol. Kita fokus membenahi itu,” tandasnya.
