Pintasan.co, Jakarta – Peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2025 diwarnai penyampaian aspirasi dari Serikat Petani Indonesia (SPI).
Sebanyak 12 perwakilan petani menemui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bersama sejumlah pejabat kementerian di Jakarta.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah, yang diharapkan bisa ditindaklanjuti langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Adapun enam tuntutan tersebut meliputi:
- Penyelesaian konflik agraria di berbagai daerah.
- Penghentian intimidasi dan kekerasan terhadap petani.
- Redistribusi tanah hasil perkebunan maupun kehutanan untuk program reforma agraria.
- Revisi Perpres Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 agar pelaksanaannya lebih efektif.
- Revisi UU Pangan dan UU Kehutanan guna mengurangi ketergantungan impor pangan.
- Pencabutan UU Cipta Kerja karena dinilai memperparah perampasan tanah petani oleh korporasi.
Selain itu, SPI juga mendorong pemerintah membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional sebagai wadah untuk memastikan keadilan agraria.
Henry menekankan, pihaknya berharap Presiden dapat segera bertemu dengan petani paling lambat pekan depan.
Di kesempatan berbeda, Menko Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan perlunya alokasi minimal 5 persen dari APBN untuk pembangunan infrastruktur pertanian.
Menurutnya, langkah itu menjadi wujud komitmen partainya memperjuangkan nasib petani.
Cak Imin menilai kesejahteraan petani hanya bisa dicapai melalui tiga hal utama: redistribusi lahan, penyediaan sarana produksi pertanian, dan kemudahan akses permodalan.
Ia juga mengkritisi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dianggap masih memberatkan petani, seraya mendorong koperasi desa sebagai solusi pinjaman dengan bunga ringan.
