Pintasan.co, Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk segera melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot.
Permintaan ini muncul karena kinerja perusahaan penyedia air bersih tersebut dinilai kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.
“Kalau tidak diganti Dirutnya tidak akan beres Tirta Patriot. Mereka tidak ada yang becus bekerja tapi disuruh menjadi direksi,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, pada Minggu (27/10/2024).
“Mungkin Bapak Penjabat Wali Kota Bekasi belum tahu persoalan yang selama ini terjadi. Makanya, besok Senin saat paripurna akan kita kasih tahu,” tambah Arif.
Arif menegaskan pentingnya mengisi posisi direksi dengan individu yang memiliki kompetensi.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilihan direksi harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik.
Kinerja buruk dari Tirta Patriot telah menyebabkan berbagai masalah serius bagi warga, termasuk pasokan air yang kecil, keruh, bau, dan sering terhentinya aliran air.
Desakan untuk melakukan evaluasi muncul setelah banyaknya keluhan pelanggan terhadap Tirta Patriot.
Di sisi lain, Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dwie Andyarini, mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa memberikan tanggapan mengenai permintaan evaluasi tersebut.
“Kita belum tahu informasi seperti apa. Karena kita belum mendengar langsung, jadi belum bisa berkomentar,” jelas Dwie.
Sebelumnya, terjadi insiden terhentinya pasokan air pada 25-26 Oktober 2024. Tirta Patriot menyatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh gangguan pasokan listrik.
Akibat masalah tersebut, pasokan air terhenti di empat wilayah layanan, yakni Kecamatan Bekasi Utara, Barat, Pondokgede, dan Medan Satria.
Sebagai langkah darurat, Tirta Patriot mengirimkan air bersih menggunakan mobil tangki ke rumah pelanggan. Pengiriman air ini berlangsung hingga pasokan air kembali normal pada malam 26 Oktober 2024.
