Pintasan.co, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, memimpin rapat koordinasi antara Forkopimda Sulsel, para Bupati dan Wali Kota, serta perwakilan Instansi Vertikal, yang diadakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur pada Jumat, 10 Januari 2025.
Rapat tersebut mengusung tema “Sinergi Akselerasi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025,” yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ini.
Dalam rapat tersebut, Prof. Fadjry Djufry menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan masalah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak kabupaten dan kota.
Meskipun pembayaran tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu waktu karena mempertimbangkan kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Sulsel, dia memastikan bahwa masalah ini akan diselesaikan secara bertahap.
“Kepada Bupati dan Wali Kota, saya memohon agar bersabar dalam beberapa minggu ke depan. Kami akan mencoba untuk membagi sesuai proporsinya. Mungkin tidak bisa langsung sekaligus, tetapi kami memiliki niat untuk menyelesaikan hal ini,” ujar Prof. Fadjry Djufry.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah provinsi sedang mengkaji anggaran yang tersedia dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan tersebut secara bertahap, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Prof. Fadjry Djufry mengapresiasi kehadiran para Bupati dan Wali Kota yang turut hadir dalam rapat tersebut, serta berharap dapat bersama-sama mencari solusi terbaik, terutama terkait dengan penyelesaian DBH.
“Saya sudah berdiskusi dengan Sekda dan Kepala Badan Keuangan mengenai kapasitas fiskal yang ada. Kami telah melakukan kajian anggaran dan akan terus berupaya mengakomodir kebutuhan ini,” tambahnya.
Selain membahas soal DBH, dalam kesempatan itu, Prof. Fadjry Djufry juga mengimbau agar semua pihak mendukung kelancaran program pemerintah pusat, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Program ini menjadi perhatian utama Presiden dan kepala daerah diinstruksikan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaannya.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah salah satu prioritas yang sangat diperhatikan oleh Presiden. Kami diminta untuk memastikan kelancaran program ini di daerah,” pungkasnya.
