Pintasan.co, Makassar – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa percepatan penurunan angka stunting di daerah merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan lintas sektor dan semua jenjang pemerintahan.
“Upaya mengatasi stunting tidak hanya menyentuh aspek teknis di bidang kesehatan. Ini adalah investasi jangka panjang demi mencetak generasi unggul masa depan. Kita harus bergerak seirama, tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego politik,” ungkap Fatmawati saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulsel yang berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Sabtu, 26 Juli 2025.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2025, yang diikuti perwakilan seluruh kabupaten/kota.
Dalam forum tersebut, Fatmawati turut meninjau langsung paparan dari perwakilan daerah.
Ia menekankan pentingnya peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk rutin melakukan pemantauan, memperkuat keakuratan data, dan meningkatkan efektivitas intervensi di lapangan.
“Jangan sampai kerja kita tidak tepat sasaran karena keliru data. Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan harus kita perkuat secara kolektif,” tambahnya.
Fatmawati juga menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Sulsel yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan.
Saat ini, Sulawesi Selatan menempati posisi ketiga nasional, bersama Sumatera Selatan, dengan penurunan lebih dari 4 persen.
Di atasnya ada Papua Tengah dengan lebih dari 6 persen, dan Jawa Barat lebih dari 5 persen.
Ia juga menyoroti pentingnya program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang mendorong partisipasi ASN menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berisiko stunting.
“Ini bukan hanya soal regulasi. Ini bentuk nyata komitmen moral kita sebagai pelayan publik. Kita harus terlibat langsung,” tegasnya.
Senada dengan itu, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Muhammad Saleh, menilai Rakerda kali ini sebagai momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan daerah dan pusat, terutama dalam mendukung lima program Quick Win dari BKKBN.
“Kuncinya ada dua: penguatan pelaksanaan di lapangan dan optimalisasi data. Tahun 2025 merupakan awal RPJPN, dan momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin,” katanya.
Adapun lima program Quick Win tersebut mencakup:
- GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting)
- TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak)
- GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia)
- AKAL IMITASI (Aplikasi Konsultasi Keluarga Berbasis AI)
- SIDAYA (Lansia Berdaya)
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, memberikan apresiasi terhadap arah pembangunan Sulsel yang dinilai telah selaras dengan visi nasional.
“RPJMD Sulsel sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah pusat. Ini menjadi kekuatan untuk mempercepat penurunan stunting secara sistematis dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, masyarakat, hingga tokoh adat dan agama.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa menangani ini sendirian. Posyandu harus menjadi milik bersama,” jelasnya.
Rakerda 2025 ini diikuti oleh 176 peserta dari seluruh kabupaten/kota se-Sulsel, meliputi kepala Bappeda, OPD KB, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pendidikan.
Mereka bersama-sama menyusun rencana aksi berbasis evaluasi tahun sebelumnya, dengan target menurunkan prevalensi stunting di bawah 20 persen sebagai bagian dari upaya membangun fondasi Indonesia Emas 2045.
