Pintasan.co, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mendorong transformasi digital sebagai fondasi visi Indonesia Digital 2045. Berbagai program infrastruktur dan kebijakan telah digulirkan, namun tantangan seperti pemerataan akses dan keamanan siber masih menjadi sorotan publik.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi upaya Komdigi dalam memperluas konektivitas melalui Satelit Satria dan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Konektivitas ini mulai memberi dampak, seperti UMKM di Papua yang kini bisa berjualan online,” ujarnya.
Kolaborasi Komdigi dengan Kementerian PANRB dalam digitalisasi layanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga mendapat sambutan positif. Langkah ini dinilai mempercepat efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.
Namun, Romadhon menyoroti pentingnya tata kelola yang transparan. Kasus dugaan korupsi pengadaan Pusat Data Sementara Nasional (PDSN) senilai Rp 1 triliun dinilai merusak kepercayaan publik.
“Komdigi harus menunjukkan komitmen antikorupsi dengan pengusutan menyeluruh dan transparansi,” tegasnya.
Keamanan data pribadi juga menjadi isu krusial. Meski UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan, pembentukan Otoritas Pengawas PDP yang efektif masih tertunda.
“Keamanan siber bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat,” kata Romadhon.
Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 (PP Tunas), yang menunda akses media sosial bagi anak di bawah umur, diapresiasi sebagai langkah berbasis kajian psikologis untuk melindungi generasi muda. Namun, Romadhon menekankan perlunya konsistensi pelaksanaan dan edukasi publik agar kebijakan ini efektif.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran Komdigi sebesar 58,17 persen, termasuk untuk Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), dikhawatirkan menghambat pemerataan akses digital di wilayah 3T.
“Internet di desa terpencil bisa terhenti jika anggaran terus dipotong,” ujarnya.
Romadhon mendorong Komdigi untuk memperkuat dialog dengan masyarakat dalam merumuskan kebijakan digital. Pendekatan inklusif ini dinilai penting agar kebijakan tidak sekadar menjadi wacana, tetapi mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara nyata. Ia menambahkan bahwa keterlibatan komunitas lokal, akademisi, dan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan dapat memastikan solusi yang lebih tepat sasaran.
Selain itu, Romadhon menekankan perlunya peningkatan literasi digital sebagai pendamping transformasi teknologi.
“Tanpa literasi yang memadai, masyarakat rentan terhadap misinformasi dan penyalahgunaan teknologi,” katanya.
Program edukasi digital yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, terutama di daerah 3T, harus menjadi prioritas untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi.
Dengan tantangan dan peluang yang ada, Komdigi berada di jalur yang tepat menuju Indonesia Digital. Namun, eksekusi yang transparan, inklusif, dan didukung literasi digital yang kuat menjadi kunci agar transformasi digital tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
