Pintasan.co, Jakarta – Pemerintah Greenland menegaskan bahwa kedaulatan wilayah menjadi batas yang tidak bisa ditawar dalam merespons klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal kesepakatan akses permanen AS ke pulau Arktik tersebut. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyebut kedaulatan sebagai “garis merah” yang harus dihormati semua pihak.
Nielsen menyampaikan pernyataan itu setelah Trump mengklaim telah mencapai kesepakatan kerangka kerja dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte yang memberi Amerika Serikat akses penuh ke Greenland. Kepada wartawan di Nuuk, Jumat (23/1/2026), Nielsen mengaku belum mengetahui secara jelas isi kesepakatan tersebut.
Ia menegaskan Greenland terbuka untuk berdialog dan menjajaki kerja sama, namun tidak akan mengorbankan integritas wilayah dan kedaulatan negara. Menurut Nielsen, setiap bentuk kerja sama harus tetap mematuhi hukum internasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, Trump terus mendorong peningkatan peran AS di Greenland dengan alasan kepentingan keamanan nasional dan upaya membendung pengaruh China serta Rusia di kawasan Arktik. Sikap tersebut memicu ketegangan baru dalam hubungan Amerika Serikat dan Eropa serta menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas NATO.
Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa isu kedaulatan Greenland tidak masuk dalam ruang negosiasi. Denmark, kata dia, bersedia membahas kerja sama keamanan dengan AS, tetapi tetap dalam kerangka sebagai negara berdaulat.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan kerangka kerja tersebut akan memberi AS akses permanen tanpa batas waktu. Namun, pihak NATO menegaskan tidak ada pembahasan yang mengorbankan kedaulatan Greenland. NATO juga menyebut pembicaraan lanjutan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland akan terus berlanjut guna memperkuat keamanan Arktik dan mencegah masuknya pengaruh Rusia serta China.
