Pintasan.co, Jawa Barat – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, akan memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk mengklarifikasi polemik dana simpanan daerah dalam bentuk deposito yang mencapai Rp4,1 triliun di sejumlah bank.
Langkah ini diambil setelah Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 20 Oktober 2025 lalu.
Melalui unggahan di akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, pada Rabu (22/10/2025), Dedi menegaskan bahwa dirinya akan menindaklanjuti isu tersebut secara serius dan transparan.
“Menanggapi polemik dana yang tersimpan dalam bentuk deposito Rp4,1 triliun, saya akan melakukan langkah-langkah penanganan secara sungguh-sungguh. Hari ini saya akan mengumpulkan seluruh pejabat Pemprov Jabar untuk memastikan data dan fakta yang sebenarnya. Saya ingin tahu apakah mereka jujur atau justru menyembunyikan sesuatu,” ujar Dedi.
Selain memanggil para pejabat daerah, pria yang akrab disapa Kang Dedi itu juga berencana menemui pejabat dari Kementerian Dalam Negeri guna memverifikasi data yang disampaikan dalam rapat tersebut. Ia ingin memastikan apakah informasi mengenai dana deposito itu sesuai dengan data keuangan yang dimiliki Pemprov Jabar.
“Saya akan bertemu langsung dengan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan kebenaran data tersebut, apakah sama atau berbeda dengan yang kita miliki,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dedi juga menyebut akan mengadakan pertemuan dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menelusuri asal-usul dan validitas data yang beredar.
“Hari ini saya juga akan menemui pimpinan Bank Indonesia untuk memastikan sumber data tersebut dan mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif,” tambahnya.
Polemik ini menjadi sorotan publik karena nilai simpanan yang disebut mencapai triliunan rupiah dinilai berpotensi menghambat perputaran ekonomi daerah jika tidak dikelola dengan optimal.
