Pintasan.co, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul angkat bicara soal rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Rencana ini muncul bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2024.
“Ya nanti aja ya, itu belum sekarang,” ujar Gus Ipul di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).
Gus Ipul menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah mengajukan 16 nama tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional.
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan nantinya akan memilih enam nama dari usulan tersebut.
Pengumuman resmi terkait nama-nama yang terpilih, termasuk Soeharto, akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah kembali dari lawatan luar negeri selama 16 hari.
“Tentu kita harus menunggu Presiden,” jelas Gus Ipul.
Di sisi lain, Gus Ipul memastikan pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada para veteran dan keluarga mereka, melalui bantuan maupun apresiasi yang lebih besar ke depannya.
Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengusung tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu,” yang juga diselenggarakan di berbagai daerah.
Presiden Prabowo mengimbau agar peringatan ini dijadikan momen bagi bangsa Indonesia untuk meneladani sifat-sifat para pahlawan yang rela mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto ini beriringan dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mencabut TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.
Pasal 4 TAP MPR tersebut, yang mencantumkan nama Soeharto terkait upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kini tak lagi berlaku, setelah keputusan MPR yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo pada Sidang Akhir Masa Jabatan 2019-2024.
Selain itu, MPR juga telah mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan Presiden Sukarno, serta TAP MPR Nomor II Tahun 2001 terkait pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden.
