Pintasan.co, Jakarta – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan zionis Israel, di tengah isu pemakzulan yang tengah berkembang. Ia menuturkan, seluruh langkah dan aktivitasnya selama ini justru ditujukan untuk memperjuangkan Palestina.
“Saya itu tahun 2018, sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu. Saya bertemu dengan presiden Israel. Saya bertemu dengan berbagai elemen di sana, di dalam berbagai forum, tahun 2018. Tapi tahun 2021 Muktamar cabang-cabang dan PBNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah pernah ke Israel, sudah ketemu Netanyahu, mereka memilih saya. Kenapa? karena mereka tahu dan sampeyan bisa lihat juga di berbagai unggahan di Internet, apa yang saya lakukan di Israel pada waktu di Jerusalem, pada waktu itu. Bahwa saya dengan terang-terangan dan tegas di berbagai forum di Jerusalem pada waktu itu, bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, bahwa saya datang ke sini demi Palestina” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.
Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menjawab tudingan yang menyebut dirinya terafiliasi jaringan Zionisme internasional. Tuduhan itu tercantum dalam dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU bertanggal 20 November 2025, yang juga menjadi dasar wacana pemberhentiannya dari posisi Ketua Umum PBNU.
Dalam pernyataannya, Gus Yahya juga menegaskan bahwa kepergiannya ke Israel pada 2018 sudah lama diketahui internal NU, dan tidak pernah memunculkan persoalan. Bahkan, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-34 pada 2021.
Ia menegaskan bahwa alasan para pengurus tetap memilihnya sebagai Ketua Umum adalah karena memahami tujuan dari langkah yang diambilnya.
Menurutnya, semua langkah yang dilakukan kala itu memiliki satu tujuan jelas: pembelaan terhadap Palestina.
Isu pemakzulan muncul setelah adanya sorotan terhadap kehadiran akademisi yang disebut pro-zionis, Peter Berkowitz, sebagai pemateri dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) pada 15 Agustus 2025.
Dalam dokumen risalah rapat, Syuriyah PBNU menilai langkah tersebut melanggar prinsip organisasi di tengah situasi global yang mengecam keras tindakan Israel terhadap Palestina.
Persoalan ini kini menjadi salah satu isu paling panas di internal PBNU, dan publik masih menunggu konfirmasi resmi terkait keabsahan dokumen pemecatan tersebut.
