Pintasan.co – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengundang puluhan ulama ke Gedung PBNU, Jakarta, pada Ahad (23/11/2025).
Undangan ini direspons luas sebagai langkah PBNU menjawab kegaduhan publik usai beredarnya risalah rapat harian Syuriyah yang mencantumkan usulan agar Gus Yahya mundur dari jabatannya.
Sekitar 60 kiai dari berbagai wilayah hadir dalam pertemuan tersebut. Katib Aam PBNU, KH Said Asrori, menjelaskan bahwa forum itu menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang menjadi masukan langsung dari para ulama.
“Pertama, para ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan sampai akhir masa jabatan, yakni satu tahun lagi,” ujar Kiai Said.
Ia menegaskan, para ulama yang hadir sepakat bahwa tidak ada pemakzulan maupun dorongan pengunduran diri terhadap seluruh jajaran, mulai dari Rais Aam, Ketua Umum, hingga struktur kepengurusan lainnya.
“Semua sepakat, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri. Kepengurusan harus sempurna sampai Muktamar yang akan datang,” tegasnya.
Selain menegaskan soliditas kepengurusan, para kiai juga meminta agar PBNU menggelar forum silaturahmi yang lebih besar. Tujuannya adalah mempertemukan lebih banyak ulama, khususnya para kiai sepuh, demi meredam polemik dan membuka ruang rekonsiliasi.
“Semua sepakat bahwa ada masalah, tetapi semuanya ingin diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Ini poin pertama,” kata Kiai Said.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengingatkan bahwa setiap bentuk komunikasi terkait organisasi harus mengikuti aturan resmi NU, baik yang disampaikan langsung maupun melalui media publik.
Polemik ini mencuat setelah tersebarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar secara tertutup di Hotel Aston City Jakarta pada Kamis, 20 November 2025. Dalam dokumen tersebut, terdapat usulan agar Gus Yahya mengundurkan diri atau diberhentikan. Risalah itu diketahui hanya dibubuhi tanda tangan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Pertemuan para kiai di Gedung PBNU ini diharapkan menjadi langkah awal meredam ketegangan internal dan memastikan roda organisasi berjalan hingga Muktamar mendatang.
