Pintasan.co, Jakarta – Universitas Harvard mengajukan gugatan federal pada Senin (21/4) terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump atas keputusan membekukan dana bagi kampus tersebut.

Harvard menilai tindakan tersebut melanggar hukum dan melewati batas kewenangan pemerintah.

Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Massachusetts, Harvard menuding pemerintah berupaya menggunakan pemotongan dana sebagai alat untuk mengontrol kebijakan akademik internal kampus.

Presiden Interim Harvard, Alan M. Garber, dalam surat kepada komunitas kampus menyebut bahwa pemerintah federal telah mengambil langkah-langkah represif setelah Harvard menolak permintaan yang dianggap ilegal dari pemerintah.

The New York Times menyebut gugatan ini sebagai bentuk eskalasi besar dalam ketegangan antara pemerintahan Trump dan dunia pendidikan tinggi, terutama terhadap universitas elite yang menjadi sasaran kampanye pemerintah.

Meski pemerintah mengklaim bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan memerangi antisemitisme, kebijakan mereka juga menargetkan program keberagaman ras dan gender di kampus-kampus.

Pada 11 April, pemerintah mengirim surat kepada Harvard, menuntut reformasi besar dalam struktur kepemimpinan dan kebijakan kampus.

Namun, tiga hari kemudian, Harvard menolak tuntutan tersebut. Tak lama setelah penolakan itu, pemerintah membekukan dana hibah sebesar $2,2 miliar dan kontrak senilai $60 juta yang seharusnya diterima Harvard.

Kemudian, pada 16 April, Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menuntut agar Harvard menyerahkan data terkait aktivitas ilegal dan kekerasan yang dilakukan mahasiswa asing pemegang visa.

Bila tidak dipenuhi sebelum 30 April, universitas berisiko kehilangan izin untuk menerima mahasiswa internasional.

Sejak Trump kembali menjabat pada Januari 2025, pemerintahannya telah mengancam beberapa universitas besar dengan pemotongan dana jika mereka tidak menyesuaikan kebijakan, terutama terkait isu antisemitisme dan keberagaman kampus.

Baca Juga :  Presiden Trump Tandatangani Perintah Eksekutif untuk Bentuk Cadangan Bitcoin Strategis

Konflik ini turut diperparah oleh meningkatnya protes pro-Palestina di banyak kampus selama setahun terakhir.