Pintasan.co, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi polemik terkait utang proyek Kereta Cepat Whoosh dengan menyinggung kembali urgensi pembangunan proyek tersebut.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak awal telah mempertanyakan apakah proyek kereta cepat benar-benar dibutuhkan rakyat.
“Beberapa waktu lalu kami melaporkan kepada Ibu Megawati, dan saya menyaksikan sendiri bagaimana beliau berulang kali bertanya: apakah rakyat memang membutuhkan kereta cepat itu?” ujar Hasto seusai berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Hasto menilai bahwa prioritas pembangunan nasional seharusnya difokuskan pada kebutuhan dasar rakyat, seperti sektor pendidikan, pembangunan bendungan untuk petani, serta penyediaan pupuk saat musim tanam.
“Bukankah yang lebih penting adalah memenuhi kebutuhan rakyat untuk pendidikan, membangun bendungan, menyediakan pupuk bagi petani, dan memperkuat riset agar bangsa ini makin berdaya saing? Apalagi waktu itu ada perubahan kebijakan dari yang awalnya tanpa jaminan negara menjadi dengan jaminan negara,” jelasnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan bahwa Megawati Soekarnoputri pernah mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api sebagai alternatif yang lebih realistis dibandingkan proyek kereta cepat.
Ia juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi transportasi publik oleh anak bangsa.
“Proses penguasaan teknologi seperti kereta cepat akan lebih bermakna jika dikerjakan oleh putra-putri bangsa sendiri. Karena itu, Ibu Mega dulu mengusulkan agar lebih baik membangun double track, misalnya di Sumatera yang sangat membutuhkan terobosan transportasi publik,” ujar Hasto.
Hasto menambahkan bahwa PDIP sudah tiga kali memberikan masukan kepada pemerintah terkait paradigma pembangunan transportasi publik, termasuk soal proyek kereta cepat.
Ia juga menyoroti kondisi geologis wilayah Bandung yang seharusnya menjadi pertimbangan penting.
“Paradigma transportasi publik untuk kepentingan rakyat harus diutamakan. Namun ketika Presiden Jokowi sudah memutuskan, tentu itu menjadi kebijakan pemerintah. Sebagai partai, kami telah memberikan masukan sampai tiga kali, termasuk memperhatikan aspek geologis di kawasan Bandung dan kondisi perkebunan di Walini,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan agar program pembangunan pemerintah lebih fokus pada sektor yang langsung menyentuh kehidupan rakyat dan memperkuat ekonomi kerakyatan, bukan semata proyek infrastruktur berskala besar.
