Pintasan.co, Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyiapkan dana sebesar Rp 11,6 triliun untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai bagian dari tahap kedua pengembangan IKN.
Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto agar Nusantara dapat berfungsi penuh sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada dua kompleks utama: Kawasan Legislatif dan Kawasan Yudikatif.
Penandatanganan kontrak hasil lelang dijadwalkan berlangsung antara akhir Oktober hingga November 2025, dengan waktu pengerjaan sekitar 25 bulan.
Kompleks legislatif akan berdiri di lahan seluas 42 hektare dengan alokasi dana Rp 8,5 triliun untuk periode pembangunan 2025–2027.
Kawasan ini akan menampung Gedung Sidang Paripurna DPR, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, serta sejumlah gedung kerja pendukung.
Sementara itu, kompleks yudikatif akan dibangun di area 15 hektare dengan anggaran Rp 3,1 triliun, mencakup Gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
Menurut Basuki, total kebutuhan lahan untuk dua kawasan tersebut mencapai 57 hektare.
“Pembangunan kedua kompleks diperkirakan dimulai pada November 2025 dan memakan waktu sekitar 25 bulan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).
Adapun pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema, yakni APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 158,72 triliun, serta investasi swasta murni sebesar Rp 66,3 triliun.
Basuki menambahkan bahwa kelanjutan pembangunan IKN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang menegaskan percepatan pembangunan fisik dan nonfisik.
“Saat ini ada sekitar 7.000 pekerja konstruksi di kawasan IKN. Pada tahap kedua, jumlahnya akan meningkat menjadi sekitar 20.000 orang,” katanya.
Selain gedung pemerintahan, proyek prioritas lain yang ditargetkan rampung pada akhir 2025 meliputi Masjid Negara, Basilika, Pasar Sepaku, serta fasilitas pendukung seperti hunian ASN, sekolah, dan konektivitas jalan di kawasan KIPP.
Sebagai infrastruktur vital, penyediaan air bersih juga telah disiapkan melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan kapasitas 16 juta meter kubik, mampu memasok 2.500 liter air per detik, 1.500 liter untuk IKN dan 1.000 liter untuk Balikpapan.
Air dari sistem ini dipastikan layak minum, didukung oleh Instalasi Pengolahan Air Intake Sepaku berkapasitas 300 liter per detik.
