Pintasan.co, Jakarta – Democracy Institute bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), para Aktivis Pro Hak Asasi Manusia, serta Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menggelar diskusi publik di Cerita Cafe, Tebet Jakarta Selatan bertajuk “Riset Gallup 2025: Benarkah Indonesia Salah Satu Negara Teraman di Dunia?”. Kegiatan ini digelar sebagai respons kritis terhadap hasil Global Safety Report 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara teraman di dunia.
Fahmi Ismail Direktur Riset Democracy Institute menegaskan bahwa keamanan yang dirasakan publik merupakan indikator penting keberhasilan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara.
“Predikat Indonesia sebagai salah satu negara teraman versi Gallup adalah bukti nyata bahwa negara hadir melalui kerja profesional aparat keamanan dan penegak hukum. Ini patut kita apresiasi sebagai capaian bersama,” ujarnya.
Lanjutnya, Fahmi Mengatakan “Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat Indonesia berada pada level tinggi, mencerminkan stabilitas nasional yang terjaga serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja aparat keamanan dan penegak hukum. Democracy Institute menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras Polri, TNI, serta seluruh elemen negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat”.
Perwakilan YLBHI Zainal Arifin menyoroti bahwa dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk kekerasan struktural, represi terhadap pembela HAM, serta ketidakadilan hukum bagi masyarakat kecil, yang bertentangan dengan narasi besar Indonesia sebagai negara aman.
Sementara itu, Aktivis Pro HAM Zulkifli Kall Halang menekankan bahwa indikator keamanan global sering kali mengabaikan dimensi ketakutan warga terhadap aparat, ancaman kriminalisasi, serta penyempitan ruang sipil, terutama terhadap mahasiswa, buruh, petani, dan jurnalis.
Afan Ari Kartika Ketua Umum Cendekia Muda Nusantara menambahkan bahwa generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal definisi keamanan yang berkeadilan, bukan sekadar stabilitas semu.
“Negara aman bukan hanya soal minim konflik terbuka, tetapi bagaimana negara hadir menjamin keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga,” ungkapnya.
Melalui forum ini, para penyelenggara menegaskan bahwa hasil riset internasional tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk menutup mata terhadap berbagai persoalan keamanan dan HAM di dalam negeri.
Democracy Institute, YLBHI, Aktivis Pro HAM, dan Cendekia Muda Nusantara berkomitmen untuk terus mendorong demokrasi yang substantif, supremasi hukum, dan keamanan berbasis keadilan sosial.
